Nasional
Peneliti: NU Lawan Radikalisme sejak Awal Kemerdekaan
NU Online · Kamis, 24 Oktober 2019 | 13:00 WIB
Peneliti senior Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Agus Muhammad, pada acara Diseminasi Hasil Penelitian INFID di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (24/10). (Foto: NU Online/Suwitno)
Jakarta, NU Online
Sejak awal kemerdekaan, Nahdlatul Ulama (NU) telah memiliki sikap yang nyata sebagai ormas yang moderat dan menolak terhadap radikalisme. Sikap nyata tersebut misalnya ditunjukkan NU dengan menolak keberadaan kelompok separatis dan radikalis seperti PRRI, Permesta, dan DI/TII.
Sejak awal kemerdekaan, Nahdlatul Ulama (NU) telah memiliki sikap yang nyata sebagai ormas yang moderat dan menolak terhadap radikalisme. Sikap nyata tersebut misalnya ditunjukkan NU dengan menolak keberadaan kelompok separatis dan radikalis seperti PRRI, Permesta, dan DI/TII.
“Itu menurut saya cerminan yang sangat nyata. Sikap moderat NU, sikap nasionalisme NU dan sikap perlawanan NU terhadap radikalisme," kata peneliti senior Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Agus Muhammad, pada acara Diseminasi Hasil Penelitian INFID di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
Penelitian itu dilakukan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada Maret hingga Agustus 2019 dengan tema 'Peran Organisasi Islam Moderat dalam Menangkal Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah'.
Agus mengemukakan, KH Idham Chalid ketika menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada 28 Oktober 1971 hingga 1 Oktober 1977, menolak kelompok yang memperjuangkan kekuasaan atas nama agama.
"Maksudnya (kelompok) itu kelompok-kelompok DI/TII, Permesta dan semacamnya yang sebagian itu didukung Masyumi dan sampai sekarang berjalan. Nah, genealoginya sebetulnya dari sana. Kenapa kita begitu getol sekarang, ya karena genealoginya panjang sekali. Sejak dari awal kemerdekaan," kata Agus.
Menurutnya, komitmen kebangsaan NU menjadi bagian tidak terpisahkan dari sikap moderatismenya dalam ber-Islam. Dalam kerangka ini, Pancasila sebagai ideologi Indonesia bersifat final. Sikap ini diputuskan NU pada saat Munas Alim Ulama NU di Situbondo, Jawa Timur 1983. Di NU, munas alim ulama merupakan forum tertinggi kedua, setelah muktamar.
"Pada saat semua ormas Islam yang lain menolak (Pancasila), NU satu-satunya yang menerima. Itu yang saya sebut NU adalah pionir soal Pancasila. Kalau NU sekarang atau Nahdliyin fanatik, begitu militan membela Pancasila itu akar sejarahnya sangat panjang dan sangat kuat tradisi kebangsaan NU," ucapnya.
Ia menyatakan bahwa komitmen NU dalam hal kebangsaan dan perlawanan terhadap radikalisme NU berlanjut pada Muktamar NU ke-28 yang diselenggarakan Pesantren Krapyak, Yogyakarta hingga Munas NU yang diselenggarakan di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat pada 2019.
Pewarta: Husni Sahal
Editor: Muchlishon
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua
