HUT Ke-80 RI, GNB Soroti Reformasi Pajak, Perlindungan UMKM, dan Penguatan Demokrasi

Jakarta, NU Online

Menjelang perayaan HUT Ke-80 RI Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyoroti perlunya perbaikan program dan kebijakan negara. Di antaranya reformasi sistem perpajakan yang adil dan progresif, penguatan dan perlindungan usaha rakyat berskala kecil dan menengah termasuk koperasi berbasis riset yang mendalam serta penegakan hukum terhadap pinjaman online, dan judi online yang sudah merugikan potensi sosial ekonomi masyarakat secara masif.

Hal ini disampaikan Koordinator GNB, Alissa Wahid membacakan delapan pesan kemerdekaan Gerakan Nurani Bangsa yang digelar di Galeri Nasional pada Kamis (14/8/2025). Delapan pesan kemerdekaan yang merupakan hasil sarasehan kebangsaan yang dilakukan pada 8 Juli 2025 dan melibatkan para akademisi, koalisi masyarakat sipil, menteri dan wakil menteri. 

Dalam kesempatan itu, Alissa juga menyampaikan bahwa demokrasi sebagai manifestasi dari, oleh, dan untuk rakyat merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk.

Oleh sebab itu, Indonesia harus didasarkan pada supremasi sipil, etika politik, sistem dan aturan yang baik serta tumbuhnya ruang untuk aktor-aktor politik yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen kuat terhadap pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. 

"Termasuk di antaranya melakukan upaya kemanusiaan terkait situasi khusus di Papua," kata Alissa.

Selain itu, presiden dan aparat penegak hukum harus memastikan setiap bidang penyelenggaraan negara bebas dari praktik korupsi dan benturan kepentingan kolusi/nepotisme hukum harus benar-benar digunakan untuk penegakan keadilan sebagai fondasi utama demokrasi.

"Presiden dan jajarannya memastikan setiap produk hukum, kebijakan negara yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak didasarkan pada konstitusi, visi bersama bangsa Indonesia serta tidak terjebak pada kepentingan kelompok, institusi atau kepentingan sesaat yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara," imbuhnya.

Kebudayaan dan pers sebagai pilar demokrasi

Gerakan Nurani Bangsa menilai kebudayaan memegang peran strategis dalam membentuk arah berpikir, struktur nilai, dan identitas kolektif suatu bangsa. Pemerintah meskipun bukan aktor utama dalam menentukan arah budaya, tetapi memiliki tanggung jawab penting sebagai penjamin ruang berekspresi dan pelindung hak-hak budaya warga negara.

GNB juga menegaskan bahwa media dan jurnalis sebagai pilar demokrasi memiliki peran penting menyampaikan fakta serta menyediakan ruang artikulasi bagi ekspresi sosial politik dan budaya warga negara. 

"Negara harus memastikan dan menjamin ruang kebebasan pers serta keselamatan jurnalis sebagai aktor perubahan dan peradaban," jelasnya.

GNB menyerukan upaya-upaya kolektif yang memampukan seluruh elemen bangsa mengambil peran aktif dalam menjaga dan menguatkan kualitas demokrasi. 

"Upaya bersama ini didasarkan pada kesadaran serta partisipasi aktif dan kritis pada organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, media, pelaku usaha, pelaku seni budaya, Perempuan, partai politik, perguruan tinggi dan aktor non negara lainnya," jelasnya.