PPP Tidak Keberatan Hari Buruh Jadi Libur Nasional

Jakarta, NU Online
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung tuntutan buruh untuk menjadikan tanggal satu Mei sebagai hari libur nasional, sementara bagi perusahaan yang tetap mempekerjakan karyawanya pada tanggal tersebut harus memberikan uang lembur.

"Buat saya tidak keberatan kalau mereka mengajukan itu sebagai hari libur nasional. Lebih baik dipakai liburan daripada demonstrasi. Boleh-boleh saja," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Jakarta, Selasa.

<>

Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan tuntutan para buruh yang disampaikan setiap tahun untuk menjadikan hari buruh internasional pada satu Mei sebagai hari libur nasional.

Namun ia mengingatkan agar para buruh atau pekerja yang oleh perusahaannya tetap dipekerjakan pada tanggal tersebut harus memperoleh uang lembur dari perusahaan.

Ia juga mengingatkan pentingnya sebuah kesadaran bersama untuk menyelesaikan semua masalah melalui dialog dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak yakni pemerintah, pekerja, pencari kerja dan pengusaha.

"Kalau empat kepentingan itu tidak terakomodir maka yang terjadi adalah gesekan-gesekan terus dan akan menyumbang kepada iklim usaha yang tidak kondusif," kata Suryadharma yang juga Menteri Koperasi dan UKM.

Partisipasi yang diperlukan dari serikat pekerja adalah ikut menciptakan iklim berusaha yang lebih baik, menarik dan menantang. Sementara untuk mengurangi berbagai tuntutan mereka, menurut dia, dialog merupakan jalan terbaik untuk membangun sebuah komunikasi yang utuh antara pekerja dengan pemerintah.

"Kalau tidak terbangun baik akan mengakibatkan Indonesia dijauhi para investor," katanya.

Dikatakannya, jangan sampai ada salah satu pihak yang mengembangkan otoritasnya sendiri-sendiri. Misalnya pemerintah membuat aturan yang tidak memperhatikan aspek-aspek yang lain. Buruh pun melakukan tuntutan juga dengan tidak memerhatikan aspek lainnya. Demikian juga dengan pengusaha.

"Karena itu ada lembaga yang disebut dengan tripartit dan ini harus memainkan peran yang lebih kongkrit sehingga masalah perburuhan bisa diselesaikan dengan baik," katanya.

Bagi pemerintah iklim kondusif dalam berusaha sangat dibutuhkan untuk menarik investor seperti dari aturan perburuhannya dan perilaku serikat pekerja.

Untuk sektor industri jika muncul masalah dan mereka memecahkan masalah dengan demo, maka produktivitasnya terganggu. Oleh karena itu harus ada pemahaman misalnya jika mogok produksi tidak berjalan, dan akibatnya kerugian yang akan diderita juga besar. (ant/mad)