Merintis Kebangkitan NU Riau

Jakarta, NU Online

Kepengurusan  NU Wilayah Riau  di bawah kepemimpinan H. Badarali bertekad menggunakan era kebangkitan NU ini untuk membenahi NU di wilayahnya, baik di level struktur organisasi maupun di level jamaah. Langkah awal kepengurusan yang telah diresmikan bulan Maret 2004 yang lalu itu adalah melakukan konsoslidasi organisasi, mulai dari penataan administrasi, mengkonsolidasi pengurus baik di tingkat wilayah hingga cabang. “Pengurus baru terpaksa berangkat dari nol sebab kepengurusan lama, tidak meninggalkan arsip apalagi dana, sehingga pengurus baru harus memulai segalanya dari awal, tetapi mereka yakin karena mereka semua memiliki semangat” demikian ungkap ketua Tanfidziyah PWNU Riau di kepada NU Online di kediamannya.

Terhadap kepengurusan cabang yang belum melakukan konferensi, maka terus didesak agar segera melakukan amanat organisasi itu, setelah itu bisa dilakukan pembenahan, hasilnya saat ini semua pengurus cabang baru telah terbentuk, dan semuanya telah mempunyai kantor secretariat. Tidak hanya terbatas cabang tetapi dilanjutkan hingga ke anak cabang hingga ranting serta badan-badan otonom. Langkah itu ditempuh untuk  memudahkan berkomunikasi dan penataan lebih lanjut. Memang langkah ini perlu dana perjuangan yang semuanya masih ditanggung pengurus wilayah.
Penataan organisasi tersebut dianggap penting karena merupakan instrumen utama untuk membangkitkan NU di propinsi kaya minyak itu. Sebab menurut ketua wilayah yang berprofesi sebagai pengusaha itu, langkah berikutnya yang akan dilakukan adalah membangun lembaga pendidikan yang bonafid bagi warga NU, dan secara serentak dilakukan pengembangan ekonomi rakyat. Masyarakat Riau yang berbasis ekonomi pertanian ini sangat membutuhkan bantuan, yang kebanyakan mereka adalah warga NU, karena itu pengusaha sukses itu, berusaha membantu pengembangan ekonomi warga dengan memberikan modal, teknik dan sebagainya.

  Menurut  Zulkhairil, salah seorang pengurus LPNU  Riau bahwa pada dasarnya mayoritas masyarakat Riau adalah warga NU tetapi belum tergarap hal itu dibuktikan di tiga wilayah sejak pemilu 1955 dan  1971 NU unggul di beberapa daerah seperti Indragiri Hilir, Selat Panjang (Bengkalis) dan Rahan Hilir, sehingga NU mendapatkan tiga kursi DPR-RI dari wilayah itu. Ini kebanyakan orang asli  Melayu, karena waktu itu belum banyak transmigran dari Jawa, yang mayoritas NU. Karena itu pengembangan ekonomi dan dakwah merupakan sarana strategis untuk membangun NU Riau dan ini penting untuk memperkuat pendanaan NU di wilayah itu.
Untuk merealisir berbagai gagasan tersebut PWNU merencanakan merehabilitasi kantor wilayah NU yang berada di Jl. K Ahmad Dahlan di jantung kota Pekanbaru itu menjadi kantor terpadu yang bisa dijadikan sebagai pusat kegiatan warga NU. Tidak hanya itu bahkan untuk mendorong kebangkitan warga NU itu saat ini telah dibangun Pusat pendidikan Maarif yang merupakan pesantren terpadu yang dibangun di atas areal tanah seluas 10 hektar, yang didapatkan dari wakaf ketua wilayah sendiri. Sementara dana pembangunannya sebagian diperoleh dari sumbangan warga, sumbangan dari PBNU dan yang utama subsidi dari pemba berasal dana APBD sebesar satu miliar rupiah. Dalam konpleks pendidikan ini tidak hanya mengajarkan keagamaan, tetapi juga ilmu teknik sejak pertanian hingga industri. Ini untuk melengkapi pesantren tradisional NU yang sudah  banyak terdapat di Riau.

Kebangkitan NU wilayah Riau ini sebenarnya telah ditengarai oleh pengurus PBNU sendiri, terbukti pernah menetapkan Pekanbaru sebagai tempat Muktamar NU ke 31, tetapi kemudian dialihkan ke Solo, karena berbagai alasan, padahal NU Riau siap ditempati. Selain itu PB-PMII dan PP IPNU juga mengadakan acara nasional di tempat ini, karena dukungan masyarakat NU-nya sangat kuat tidak hanya secara moral tetapi juga finansial, mengingat banyak kader NU yang berhasil baik dibidang bisnis maupun birokrasi.Momentum itulah yang akan digunakan oleh pengurus wilayah untuk membangun NU di propinsi kaya minyak itu.

Selanjutnya para pengurus Wilayah Riau meminta untuk mempercepat kebangkitan NU di propinsi itu perlu adanya asistensi dari PBNU. Kalau perl;u PBNU menempatkan personilnya beberapa saat untuk memotori pembenahan manajemen dan keorganisasian NU daerah, agar benar-benar hidup secara dinamis dan semua lembaga fungsional. Aisitensi kelembagaan itu yang perlu dibuat untuk memajukan NU daerah secara keseluruhan. Terutama bagi daerah yang NUnya masih belum aktif. Pola ini saya kira sangat pentimng untyuk mengembangkan NU ke depan (MDZ)

**