Warta
Indonesia Peringatkan Malaysia Soal Blok Ambalat
NU Online · Rabu, 22 Oktober 2008 | 02:19 WIB
Jakarta, NU Online
Pemerintah Indonesia memperingatkan Malaysia untuk tidak melakukan tindakan atau aksi yang memprovokasi di Blok Ambalat, yang hingga kini masih dalam proses perundingan kedua pihak.
Dalam rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Selasa (21/10), Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengemukakan, jika Malaysia tetap melecehkan Indonesia secara politik dan militer, maka Indonesia bisa melakukan tindakan tegas.<>
"Bagaimana pun, kami tidak mau insiden Ambalat pada 2006 terulang lagi. Jadi, kalau mereka masih melecehkan kita secara politik dan militer, kita bisa melakukan pembatasan keberadaan mereka di Indonesia, secara ekonomi," katanya.
Blok Ambalat terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan.
Juwono menegaskan, diplomasi melalui perundingan tetap akan berjalan tetapi harus tetap didukung kehadiran militer di kawasan tersebut. Dan kedua pihak harus menghargai proses perundingan yang tengah berjalan.
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengemukakan, unsur kekuatan bersenjata Malaysia, masih kerap melakukan pelanggaran terhadap wilayah Indonesia, terutama di Blok Ambalat.
"Dalam setiap perundingan, Malaysia tetap berkeras bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari teritorinya. Bahkan mereka mengirimkan salinan nota diplomatik yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI di Blok Ambalat," ujarnya seperti dilansir sumber Antara.
Terkait itu, lanjut Pangalima TNI, pihaknya akan terus melakukan berbagai langkah antisipasi dengan mengintensifkan gelar kekuatan baik berupa patroli laut maupun udara di blok Ambalat dan sekitarnya di Sulawesi Utara.
Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun.
Terkait itu, dalam rapat kerja tersebut, Komisi I DPR merekomendasikan agar pemerintah benar-benar dapat mengamankan Blok Ambalat, termasuk kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh para investor.
"Selain itu, TNI juga harus menyusun langkah antisipasi terhadap berbagai manuver dan provokasi yang potensial dilakukan pihak Malaysia dalam mewujudkan klaimnya terhadap blok Ambalat," kata Ketua Komisi I Theo L Sambuaga. (dar)
Pemerintah Indonesia memperingatkan Malaysia untuk tidak melakukan tindakan atau aksi yang memprovokasi di Blok Ambalat, yang hingga kini masih dalam proses perundingan kedua pihak.
Dalam rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Selasa (21/10), Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengemukakan, jika Malaysia tetap melecehkan Indonesia secara politik dan militer, maka Indonesia bisa melakukan tindakan tegas.<>
"Bagaimana pun, kami tidak mau insiden Ambalat pada 2006 terulang lagi. Jadi, kalau mereka masih melecehkan kita secara politik dan militer, kita bisa melakukan pembatasan keberadaan mereka di Indonesia, secara ekonomi," katanya.
Blok Ambalat terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan.
Juwono menegaskan, diplomasi melalui perundingan tetap akan berjalan tetapi harus tetap didukung kehadiran militer di kawasan tersebut. Dan kedua pihak harus menghargai proses perundingan yang tengah berjalan.
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengemukakan, unsur kekuatan bersenjata Malaysia, masih kerap melakukan pelanggaran terhadap wilayah Indonesia, terutama di Blok Ambalat.
"Dalam setiap perundingan, Malaysia tetap berkeras bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari teritorinya. Bahkan mereka mengirimkan salinan nota diplomatik yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI di Blok Ambalat," ujarnya seperti dilansir sumber Antara.
Terkait itu, lanjut Pangalima TNI, pihaknya akan terus melakukan berbagai langkah antisipasi dengan mengintensifkan gelar kekuatan baik berupa patroli laut maupun udara di blok Ambalat dan sekitarnya di Sulawesi Utara.
Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun.
Terkait itu, dalam rapat kerja tersebut, Komisi I DPR merekomendasikan agar pemerintah benar-benar dapat mengamankan Blok Ambalat, termasuk kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh para investor.
"Selain itu, TNI juga harus menyusun langkah antisipasi terhadap berbagai manuver dan provokasi yang potensial dilakukan pihak Malaysia dalam mewujudkan klaimnya terhadap blok Ambalat," kata Ketua Komisi I Theo L Sambuaga. (dar)
Terpopuler
1
Menyelesaikan Polemik Nasab Ba'alawi di Indonesia
2
Mahasiswa Gelar Aksi Indonesia Cemas, Menyoal Politisasi Sejarah hingga RUU Perampasan Aset
3
Rekening Bank Tak Aktif 3 Bulan Terancam Diblokir, PPATK Klaim untuk Lindungi Masyarakat
4
Hadapi Tantangan Global, KH Said Aqil Siroj Tegaskan Khazanah Pesantren Perlu Diaktualisasikan dengan Baik
5
Israel Tarik Kapal Bantuan Handala Menuju Gaza ke Pelabuhan Ashdod
6
Advokat: PT Garuda dan Pertamina adalah Contoh Buruk Jika Wamen Boleh Rangkap Jabatan
Terkini
Lihat Semua
