Gus Dur Tolak Partai Lokal

Jakarta, NU Online
Ketua Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan akan menolak pendirian partai lokal yang dituntut Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Meskipun kita belum tahu apa yang hendak dicapai pemerintah, namun jika diadakan partai lokal, itu tidak benar. Dalam sebuah demokrasi tidak ada partai lokal. Semua partai bertugas di seluruh negara,” ujarnya dalam acara tasyakuran seusai menjalani sakit bebarapa waktu yang lalu di kediamannya di Matraman Dalam No.9, Rabu (27/7).

Alasan lain penolakan itu, kata Gus Dur, khawatir setelah berhasil mewujudkan gagasan partai lokal, pihak GAM akan menuntut yang lain juga. “Karena itu pemerintah harus hati-hati sekali dalam hal ini.Tidak boleh sembarang saja,” tegasnya kepada wartawan.

Dalam acara yang juga dihadiri, Djohan Efendi, Gus Sholah, Franky Sahilatua, Mohammad Sobary, Djatim Kusuma, Pendeta Beny Susetyo, Budiman Sudjatmiko dan aktivis LSM pro demokrasi, Gus Dur mengatakan sikap itu bukan bermaksud untuk mendiskreditkan atau menentang pemerintah. Tapi sebagai tuntutan agar pemerintah terus mengupayakan dialog yang serius.

“Jangan seperti yang lalu-lalu, dialog selalu dipersoalkan dalam lingkungan pemerintah.” katanya serius.

Selain itu Gus Dur juga menambahkan, pembentukan partai politik lokal berbasis etnisitas Aceh merupakan langkah mundur. Parpol sebagai saluran aspirasi haruslah tidak diskriminatif dan nonprimordial.
 
Dalam acara tasyakuran terebut diisi sambutan dan pidato dari para tokoh yang hadir, bahkan musisi kawakan Franky Sahilatua sempat menyanyikan beberapa lagu tentang kondisi bangsa yang kian memperihatinkan, dengan alunan gitar merdunya acara ditutup.

Sementara itu ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Effendy Choirie mengatakan ide pembentukan partai lokal pernah muncul dalam pembahasan UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Tapi, ide itu telah ditolak karena dianggap berbahaya. ”Keinginan partai lokal itu juga bukan keinginan GAM di Aceh tapi GAM yang sudah menjadi warga negara asing,” tandasnya.

Effendy meminta pertanggungjawaban pemerintah apabila di kemudian hari perundingan Helsinki membawa dampak merugikan negara. ”Meski perundingan ini informal, tapi menggunakan uang negara,” tuturnya. (cih)