Demo ODOL, Massa Aksi akan Jejerkan 300 Truk dari Kantor Kemenhub hingga Kemenko IPK
NU Online · Selasa, 1 Juli 2025 | 19:30 WIB

Konferensi pers Aksi Nasional Buruh Transportasi menolak kebijakan Zero ODOL yang berisiko merugikan sopir truk, di Kantor DPP Konfederasi Sarbumusi, Jakarta, pada Selasa (1/7/2025). (Foto: NU Online/Haekal)
Haekal Attar
Penulis
Jakarta, NU Online
Penanggung jawab aksi sekaligus Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RPBI) Ika Rosdianti menegaskan, sebagai bentuk protes kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL), massa aksi akan menjejerkan 300 truk sehingga memenuhi jalan, dari Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, hingga Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) Jalan Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/7/2025) besok.
"Kami sudah melihat jarak dari Kemenko dan Kemenhub itu cuma sekitar 25 sampai 30 truk jika dijejer. Kami adalah pekerja kelas 3, kami tidak punya senjata apa-apa selain armada kami, cuma modal semangat dan solidaritas," katanya saat Konferensi Pers di Kantor DPP Konfederasi Sarbumusi, Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat, pada Selasa (1/7/2025).
Ika menjelaskan, saat ini para massa aksi telah berkumpul di berbagai tempat, dan tepat pada pukul 11.00 WIB, massa aksi akan berpusat di Kantong Parkir bekas Pool PPD, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat.
Terkait substansi tuntutan, Ika menentang narasi terkait truk ODOL sebagai penyebab kecelakaan dan kerusakan jalan. Padahal kebijakan Zero ODOL justru berisiko menjadikan sopir sebagai tumbal tanpa menyentuh akar persoalan struktural di industri transportasi.
"Kami sepakat bahwa pemerintah harus hadir, harus kasih batas (harga). Disebutkan saja nilainya, langsung mention saja nilainya berapa. Kalau perlu, misalnya upah tarif yang diterima itu per kilometer, misalnya per jam. Karena pemerintah tidak berani itu bikin batasan-batasan itu, siapa lagi yang bisa bikin di ranah itu?" katanya.
 Â
Sementara itu, Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin menegaskan, jika terdapat aparat kepolisian yang mencoba menghalangi aksi, maka akan terjadi mogok pengemudi secara nasional.
"Ketika terjadi mogok nasional transportasi, kita pastikan ini akan sangat mengganggu stabilitas ekonomi dan ketersediaan barang-barang komoditas di pasar," jelasnya.
Di samping itu, Ketua Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) Sunaryo meminta maaf kepada masyarakat jika aksi tersebut mengganggu aktifitas pengguna jalan.
"Saya mau mohon maaf, kami akan mengganggu ketertiban lalu lintas, kami akan membuat kemacetan karena banyaknya kendaraan yang akan hadir di Jakarta. Ini bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah yang tidak pernah peduli dengan pekerja transportasi," ujarnya.
Terpopuler
1
Demo Agustus 2025: Alarm Keras Suara Rakyat
2
PMII Jakarta Timur Tuntut Keadilan Usai Kadernya Tertembak Peluru Karet hingga Tembus Dada
3
PBNU Bersama 15 Ormas Islam Serukan Masyarakat Tenang dan Menahan Diri di Tengah Memanasnya Situasi
4
Instruksi Kapolri soal Tembak di Tempat Dinilai Berbahaya, Negara Harus Lakukan Evaluasi
5
Massa Aksi Jarah Markas Gegana dan Bakar Halte Senen yang Tak Jauh dari Mako Brimob Kwitang
6
Haul Ke-44 KH Abdul Hamid Pasuruan, Ini Rangkaian Acaranya
Terkini
Lihat Semua