Ekonomi Kecil dan Koperasi Harus Diberi Perhatian Serius

Jakarta, NU Online
Sebagai perwujudan komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan kelompok usaha kecil dan koperasi, pemerintah mengeluarkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi kelompok-kelompok usaha skala kecil dan koperasi. Program ini merupakan bagian dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dengan melibatkan 9 BUMN sebagai lembaga mitra kelompok usaha kecil dan koperasi sekaligus sebagai penyalur dana kemitraan tersebut.

Sebagaimana yang terungkap dalam Dialog Publik, “Sistem Pengelolaan Dana PKBL BUMN Yang Efektif dan Tepat Sasaran,” yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (PP LPNU), pagi hingga siang tadi (26/7) di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.

Dialog Publik ini memang dimaksudkan untuk meminta perhatian serius pemerintah terhadap sektor usaha kecil dan koperasi, melihat kondisi pengembangan ekonomi makro Indonesia saat ini. Pun untuk merumuskan alternatif solusi untuk memperbaiki sisitim manajemen dan arah PKBL itu sendiri.

Pada dialog tersebut Siti Adimurwani, Kepala Divisi Kredit Program BRI mengungkapkan bahwa alokasi dana PKBL tersebut berasal dari penyisihan laba, hasil bunga pinjaman, bunga deposito, dan jasa giro beberapa BUMN yang terlibat dalam program tersebut.”Ini untuk menunjukan bahwa BUMN memberikan perhatian serius meningkatkan kemampuan usaha kecil dan koperasi agar tangguh dan tetap survive terhadap pasar.”katanya

Bapak Kamil, Deputi Kementerian Koperasi memastikan bahwa PKBL ini bagian dari skema policy perlindungan terhadap kemajuan dan eksistensi koperasi dalam menopang ekonomi nasional, “Ini menandakan koperasi terbukti mnjadi tulang punggung dalam kondisi ekonomi nasional yang belum membaik.” Ungkap beliau

“Hanya Kementerian Koperasi harus juga diberi porsi keterlibatan yang lebih dalam optimalisasi PKBL ini.”tambahnya

Peserta yang hadir dalam dialog tersebut, selain para wirausahawan kecil mitra LPNU, kelompok koperasi, juga diikuti beberapa perwakilan BUMN yang menjadi pelaksana program tersebut.(Die)