Home Nasional Khutbah Warta Daerah Fragmen Ubudiyah Internasional Keislaman Sirah Nabawiyah Risalah Redaksi English Tafsir Opini Hikmah Nikah/Keluarga Video Obituari Tokoh Hikmah Arsip

Komisi II DPR Minta Presiden Evaluasi Kemendikbud secara Menyeluruh

Komisi II DPR Minta Presiden Evaluasi Kemendikbud secara Menyeluruh
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim. (Foto: dok. FPKB)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim. (Foto: dok. FPKB)

Jakarta, NU Online

Akibat kasus Kamus Sejarah Indonesia, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Luqman Hakim meminta kepada Presiden Jokowi agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kemendikbud sehingga dapat dibersihkan dari kekuatan yang ingin memecah belah bangsa.


“Harus ditemukan pihak-pihak yang secara sengaja dan sistematis melakukan manipulasi dengan menghilangkan peran ulama dan organisasi Islam dalam sejarah bangsa. Tak peduli siapapun yang melakukan dan kapan dilakukannya,” katanya melalui siaran pers tertulis pada Kamis (22/4).


Pasalnya, Luqman menegaskan bahwa tidak dicantumkannya nama KH Hasyim Asy’ari dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun Kemendikbud, bukanlah kelalaian atau kekhilafan.


“Saya menduga Kemendikbud telah disusupi kekuatan kontra NKRI yang ingin memecah belah bangsa Indonesia dengan mendiskriminasikan kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat melalui penulisan sejarah, dalam hal ini kelompok NU,” ujar Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) itu.


Selain itu, Luqman juga meminta kepada pemerintah, agar menjadikan kasus manipulasi Kamus Sejarah Indonesia yang terjadi ini sebagai momentum untuk meninjau ulang seluruh dokumen sejarah perjalanan bangsa.


“Proyek pelurusan sejarah ini akan menjadi salah satu legacy (warisan) mulia dan berharga dari Presiden Jokowi jika dilakukan dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.


Hal ini juga, lanjutnya, harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim karena kelalaian institusinya kepada PBNU secara langsung tanpa dibarengi dengan dinilai tidak lebih dari sekadar suaka politik.


“Jika klarifikasi dan permintaan maaf Nadiem Makarim ke PBNU tidak dilanjutkan dengan evaluasi total seluruh dokumen sejarah yang telah diterbitkan negara dan meluruskannya dengan menggandeng pihak yang berkompeten termasuk PBNU, maka bagi saya kehadiran Nadiem Makarim ke PBNU hanyalah sekedar upaya mencari suaka politik agar tidak dicopot oleh Presiden Jokowi,” ujarnya.
 

Sebab, menurutnya, selama ini sejarah peranan NU dan para kiainya masih ditutup-tutupi sehingga tak banyak diketahui publik.

 

“Saya tegaskan, bahwa sampai saat ini masih banyak fakta sejarah peranan ulama, kiai dan NU dalam perkembangan bangsa Indonesia yang ditutup-ditutupi oleh kekuatan tertentu sehingga tidak diketahui masyarakat luas,” legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VI itu.


Pewarta: Syakir NF

Editor: Fathoni Ahmad


Terkait

Parlemen Lainnya

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya