Rapuhnya Sistem Pelayanan Kesehatan Jadi Kendala Penanganan Covid-19

Jakarta, NU Online

​​​​​​​Di tengah-tengah perlunya ketepatan penanganan Covid-19, masih ditemukan rapuhnya sistem pelayanan kesehatan Indonesia. 

 

Pandu Riono dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) mengungkapkan hal itu dalam Webinar yang diadakan oleh INFID, Rabu (3/6). Webinar ini bekerjasama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pencapaian SDGs.

 

Menurut Pandu Riono, rapuhnya sistem pelayanan kesehatan Indonesia terlihat di antaranya dari sistem tes yang tidak ada, hingga dokter tidak diberikan informasi yang baik. Banyaknya tenaga medis yang meninggal dalam menagani Covid-19, ditengerai disebabkan oleh kerapuhan sistem tersebut.

 

"Sampai sampai sekarang pun kita masih tertatih dalam melaksanakan Tes Cepat Molekuler (TCM) atau Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk penanggulangan TBC yang bisa digunakan selama pandemi Covid-19," ujar Pandu.

 

Pandu juga menekankan belum adanya perhatian untuk layanan kesehatan bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta kebijakan penanganan pandemi yang memperhatikan publik secara luas. Selain itu, peran masyarakat dalam merespons pandemi tidak dimaksimalkan, padahal perannya sangat besar.

 

"Belajar dari pengalaman pandemi ini, memastikan adanya pelayanan kesehatan primer serta usaha promosi dan pencegahan menjadi sangat penting bagi investasi Indonesia ke depan," imbuh Pandu.

 

Kesiapan sistem kesehatan Indonesia

Senada dengan yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, Subandi Sardjoko dari Bappenas menyatakan bahwa sistem kesehatan Indonesia belum siap menghadapi pandemi. Menurut Subadi, hal itu saat ini menjadi peluang bersama untuk memperbaikinya.

 

Pemerintah, kata Subandi, sudah membuat langkah penanganan. Salah satunya dengan menempatkan Reformasi Sistem Kesehatan sebagai prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah 2021. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan pemulihan ekonomi.

 

Menurut Subandi ada enam hal yang menjadi perhatian dalam Penguatan Sistem Kesehatan Nasional. "Pertama data memang belum teratur sehingga mulai saat ini diharapkan bisa diatur dengan baik hingga tingkat puskesmas. Kedua, usaha promotif-preventif menjadi fokus penting, tidak hanya kuratif. Ketiga, peningkatan kapasitas, fasilitas, kualitas RS menjadi perhatian," beber Pandu.

 

Hal berikutnya, Covid-19 memberikan pembelajaran bahwa kemandirian kita dalam hal farmasi dan alat kesehatan sangat penting dan perlu menjadi prioritas. Dan, digitalisasi, pembiayaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat perlu terintegrasi dengan baik.

 

Sebagai penutup, diskusi dalam webinar ini semakin menunjukkan urgensi Reformasi Kesehatan, khususnya pada dan setelah masa pandemi Covid-19. Isu kualitas data, potensi kolaborasi multipihak serta isu gender (khususnya kesehatan reproduksi), merupakan beberapa fokus kunci.

 

Reformasi Kesehatan tidak hanya berbicara mengenai kapasitas dan fasilitas kesehatan seperti obat farmasi, rumah sakit, dokter, dan perawat. Melainkan cakupan yang lebih luas yaitu kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Di mana masyarakat terlibat langsung dan menjadi kunci utama penentu arah kebijakan Reformasi Kesehatan di Indonesia.

 

Editor: Kendi Setiawan