Menteri Eksplorasi Laut Berkisah Ramalan Gus Dur yang Terbukti

Jakarta, NU Online

Menteri Eksplorasi Laut 1999-2000 Sarwono Kusumaatmadja berkisah ketika diangkat sebagai pembantu presiden pada era KH Abdurrahman Wahid. Sejak 1986, ia sebenarnya sudah ‘diramal’ untuk menjadi Menteri yang mengurusi laut, kelak jika Gus Dur menjadi presiden. 

Saat Gus Dur sudah menjabat sebagai presiden pada 1999, Sarwono diminta datang ke Istana Negara dan berkesempatan mengobrol empat mata dengan sang presiden. Terang saja, Sarwono langsung diminta untuk menjadi Menteri Eksplorasi Laut oleh Presiden Gus Dur.

Namun, Sarwono menyatakan tidak siap untuk menjadi menteri karena akan ada rencana studi pascasarjana ke luar negeri. Ia kemudian teringat bahwa Gus Dur, sejak jauh-jauh hari, sudah merencanakan agar dirinya menjadi Menteri Eksplorasi Laut pada Kabinet Persatuan Nasional. Walhasil, ‘ramalan’ Gus Dur itu akhirnya terbukti.

“Saya akan jadi Presiden, dan situ jadi menteri ngurusin laut,” kata Gus Dur ke Sarwono pada 1986 lalu, diungkap kembali saat Ziarah Pemikiran bertajuk Gus Dur dan Kemaritiman yang merupakan rangkaian agenda dari Temu Nasional (Tunas) Gusdurian 2020, pada Senin (14/12). 

“Jadi, pada 1986 (sudah) dibicarakan. Dia (Gus Dur) yakin sekali akan menjadi Presiden. Kemudian, pada 1999 saya dijadikan menteri,” sambung Sarwono.

Ia menuturkan, perbincangan pada 1986 lalu adalah soal laut dan kemaritiman bersama Gus Dur. Terdapat dua hal yang menjadi inti pembahasan. Pertama, kata Sarwono, mengenai kemaritiman yang sangat fasih diuraikan Gus Dur.

“Gus Dur mengambil contoh perjalanan dua kerajaan besar di Nusantara yaitu Majapahit dan Sriwijaya beserta jejak-jejak pengaruhnya. Kedua, soal wilayah kelautan. Penguasaan beliau (tentang laut) dari yang makro sampai detail itu luar biasa,” ungkap Sarwono, kagum.

Kemudian Ia juga menjelaskan berbagai istilah mendasar di bidang kelautan dan kemaritiman yang sering dipertukarkan. Menurutnya, kemaritiman adalah soal transportasi kapal dan industri yang menunjang transportasi kapal. “Itu adalah istilah yang digunakan dalam maritim,” jelasnya.

Namun ia menegaskan bahwa Indonesia belum menjadi negara maritim. Sebab, identitas negara maritim harus ditandai dengan hadirnya armada niaga yang kuat. Di samping itu, mesti didukung pula oleh armada tempur laut yang disegani. Seperti Amerika Serikat, Denmark, Belanda, dan Inggris.

“Sedangkan kelautan, kita berbicara mengenai wilayah dan sumberdaya alam yang terdapat dalam laut,” katanya.

Terakhir, Sarwono menjelaskan perubahan nama dari Departemen Eksplorasi Laut menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perubahan itu bermula saat Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian meminta jajarannya untuk pindah ke Departemen Eksplorasi Laut.

“Kemudian disepakati Presiden Megawati Soekarnoputri. Lalu Departemen Eksplorasi Lau itu ditambahkan nama Perikanan. Namanya menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan,” jelas Sarwono.

“Lalu agar cakupannya lebih luas, DPR menyarankan agar istilah Eksplorasi Laut diganti dengan Kelautan. Akhirnya menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan,” jelasnya.

Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Maka nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad