Nasional

BPOM Izinkan Vaksin untuk Lansia, PBNU: Pengasuh Pesantren Harus Diprioritaskan

Ahad, 7 Februari 2021 | 14:30 WIB

BPOM Izinkan Vaksin untuk Lansia, PBNU: Pengasuh Pesantren Harus Diprioritaskan

Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin saat disuntik vaksin pada Kickoff Vaksinasi di Indonesia. (Foto: Koleksi Pribadi)

Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Kesehatan dr Syahrizal menyambut baik keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI yang secara resmi mengizinkan penggunaan vaksin Sinovac kepada orang lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun.


Ia berharap, pengasuh pesantren agar diprioritaskan untuk segera mendapat suntikan vaksin. Menurut Syahrizal, kebijakan pemerintah terkait vaksinasi ini sudah kembali ke jalan yang benar, setelah sebelumnya vaksin hanya diperuntukkan bagi kelompok berusia 18-59 tahun.


“(Kebijakan pemerintah) Indonesia sudah kembali ke jalan yang benar. Kita berharap pengasuh pesantren mendapat prioritas vaksinasi,” katanya kepada NU Online, melalui pesan singkat, pada Ahad (7/2) petang.


Namun, PBNU tetap menyayangkan karena keputusan soal izin penggunaan vaksinasi kepada lansia ini terlambat satu bulan. Padahal, kata Syahrizal dalam beberapa kesempatan, sejak awal vaksin Sinovac di Brasil dan uji coba di Cina diberikan kepada lansia.


“Kami menyayangkan kebijakan BPOM ini karena relatif terlambat. Padahal data Brasil dan Turki, serta uji coba usia lansia di Cina bukan data baru. Karena pemberian vaksin pada kelompok lansia akan menurunkan angka kematian di Indonesia,” katanya.


Dengan ditetapkannya izin penggunaan vaksin untuk lansia ini, Syahrizal berharap agar target vaksinasi pemerintah kepada 70 hingga 80 persen dari populasi penduduk Indonesia dapat dicapai lebih cepat. Pemerintah sendiri menargetkan vaksinasi ini akan selesai hingga Maret 2022 mendatang.


Di samping itu, PBNU juga tetap mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap meningkatkan 3T (testing, tracing, treatment). Syahrizal juga mendorong pemerintah agar lebih tegas dalam melarang kerumunan yang masih kerap terjadi di lapangan.


“Itu (3T) perlu ditingkatkan, terutama tracing, dan juga melarang kerumunan. Keinginan pemerintah untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tingkat desa hingga RT, silakan saja,” tegasnya.


Sebelumnya, Kepala BPOM RI Penny Lukito telah memastikan izin penggunaan vaksin Sinovac untuk lansia. Ia juga mengaku telah melakukan penelitian dan monitoring terhadap penggunaan vaksin.


“Hasil monitor BPOM tentang uji klinis terhadap kelompok lansia di Brasil dan Cina menemukan data data keamanan dan khasiat yang cukup,” kata Penny, dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube Badan POM RI, Ahad (7/2) petang.


Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemberian vaksin kepada lansia ini harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, kelompok lansia merupakan populasi berisiko tinggi karena cenderung memiliki berbagai komorbid atau penyakit penyerta yang harus diperhatikan dalam penggunaan vaksin Sinovac.


“Proses screening menjadi sangat penting sebelum dokter memutuskan untuk memberikan persetujuan vaksinasi kepada lansia,” kata Penny.


Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Muhammad Faizin