Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK

Jakarta, NU Online

Presiden RI Prabowo Subianto merespons operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Prabowo menyatakan dukungannya agar proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya," ujar Prasetyo melalui siaran Youtube Kementerian Sekretariat Negara dikutip NU Online pada Kamis (21/8/2025).

Prasetyo juga menyampaikan keprihatinan atas keterlibatan salah satu anggota kabinet dalam OTT tersebut.

"Yang pertama, baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan koperasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut," katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo agar seluruh jajaran pemerintahan selalu waspada dan menjaga amanah yang telah diberikan.

"Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua. Dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam," ungkapnya.

Prasetyo juga menyebut bahwa apabila nanti terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka pemerintah akan segera mengambil langkah tegas.

"Dan apabila nanti terbukti maka akan secepatnya dilakukan pergantian," ujarnya.

Meskipun demikian, Prasetyo menilai kinerja Kementerian Ketenagakerjaan selama ini cukup baik. Ia mengatakan bahwa dalam 10 bulan terakhir, baik menteri maupun wakil menteri telah menunjukkan kinerja yang memuaskan.

"Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Terutama kemarin, salah satu yang paling besarkan adalah berkenaan dengan masalah yang muncul di Sritex," jelasnya.

Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum tetap harus berjalan dan dugaan keterlibatan Wamenaker belum tentu berkaitan langsung dengan pekerjaannya di kementerian.

"Sebenarnya apa yang dikerjakan di Kementerian Tenaga Kerja juga cukup luar biasa sebenarnya. Tapi kan terlepas itu kan mungkin tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya ya," pungkasnya.

Terbaru, KPK telah mengamankan total 22 kendaraan, yang terdiri dari 15 mobil dan 7 sepeda motor, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (21/8/2025). Di antara mobil yang disita terdapat Toyota Corolla Cross, Nissan GT-R, Hyundai Palisade, Suzuki Jimny, Honda CR-V, Jeep, Toyota Hilux, Mitsubishi Xpander, Hyundai Stargazer, dan BMW 330i.

Adapun jenis motor yang turut diamankan meliputi Ducati Scrambler, Ducati Hypermotard 950, Ducati Xdiavel, serta beberapa unit Vespa.