Home Nasional Khutbah Warta Daerah Fragmen Ubudiyah Internasional Keislaman Sirah Nabawiyah Risalah Redaksi English Tafsir Opini Hikmah Nikah/Keluarga Video Obituari Tokoh Hikmah Arsip

Lembaga Pertanian PBNU Dorong Penggunaan Teknologi Tepat Guna di Lahan Gambut

Lembaga Pertanian PBNU Dorong Penggunaan Teknologi Tepat Guna di Lahan Gambut
Wakil Sekretaris LPP PBNU Miftahuddin (paling kanan) mengatakan petani yang mengelola lahan gambut di Pulau Kalimatan, Sumatera, dan Papua sudah seharusnya memerhatikan perkembangan teknologi tersebut. (Foto: dok NU Online)
Wakil Sekretaris LPP PBNU Miftahuddin (paling kanan) mengatakan petani yang mengelola lahan gambut di Pulau Kalimatan, Sumatera, dan Papua sudah seharusnya memerhatikan perkembangan teknologi tersebut. (Foto: dok NU Online)

Jakarta, NU Online
Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPP PBNU) mendorong penggunaan teknologi tepat guna untuk kegiatan pertanian di lahan gambut. Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang dirancang bagi petani supaya memperhatikan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakat yang hidup di daerah gambut.

 

Wakil Sekretaris LPP PBNU Miftahuddin mengatakan, saat ini, pembangunan ekonomi masyarakat salah satunya dalam bidang pertanian sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global. Kata dia, implikasi dari persoalan tersebut yakni pembangunan ekonomi masyarakat berbasis pengetahuan yaitu para petani yang menekankan aspek keterampilan dan inovasi. 

 

Miftah menambahkan, petani yang mengelola lahan gambut di Pulau Kalimatan, Sumatera, dan Papua sudah seharusnya memerhatikan perkembangan teknologi tersebut. Tujuannya, agar pemulihan ekosistem gambut tidak hanya berhasil mengembalikan fungsi hidrologisnya tetapi mengarah kepada tidak terdampaknya budaya dan sosial masyarakat sekitar.

 

"Sudah saatnya masyarakat menggunakan teknologi tepat guna untuk mengembangkan pertanian kita," kata Miftahuddin kepada NU Online, Rabu (25/11).

 

Selanjutnya, peran Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pertanian masa depan tentu sangatlah besar. Kata Miftah, hal ini dapat menjadi perhatian utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan penduduk yang berjumlah besar di Indonesia. 

 

Menurut mantan Aktivis IPNU ini, upaya  mengatasi segala hambatan dalam peningkatan produktivitas pertanian, kunci utamanya terletak pada teknologi. Misalnya, penciptaan dan pengembangan teknologi untuk pertanian industrial yang berwawasan lingkungan. 

 

"Teknologi baru dan tepat guna diharapkan mampu meningkatkan hasil panen dengan masukan produksi yang efisien dan tidak merusak lingkungan,” ujarnya. 

 

Pernyataan LPP PBNU ini merespons kegiatan pemberdayaan petani oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) RI di 7 provinsi yang memiliki lahan gambut yakni Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua dan Kalimantan Barat. Pemberdayaan pertanian oleh BRG tersebut merupakan bagian dari program penataan ulang dan pengelolaan serta pemanfaatan ekosistem gambut secara berkelanjutan. 

 

Kepala BRG RI, Nazir Foead, mengatakan, pemetaan kegiatan revitalisasi di tujuh provinsi yang menjadi target restorasi gambut terus dilakukan. Salah satu bentuk dukungan itu, lanjutnya, BRG telah menggelontorkan dana Rp13,6 miliar khusus untuk merevitalisasi lahan pertanian yang ada di Desa Talio Hulu, Kecamatan Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.    

 

"Badan Restorasi Gambut menggelontorkan dana sebesar Rp13,6 miliar untuk merevitalisasi lahan pertanian di lahan gambut Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah," kata Kepala BRG seperti keterangan yang diperoleh NU Online, Rabu (11/11) lalu.

 

Nazir Foead menambahkan, besaran dana tersebut akan digunakan 73 petani untuk bercocok tanam Padi dari awal penanaman sampai dengan panen nanti. Tidak hanya itu, anggaran itu pun dapat digunakan petani untuk pembukaan lahan gambut seluas 121 hektar yang selama ini digunakan untuk kebutuhan menanam padi. Dia memprediksi, biaya yang paling besar diserap oleh kegiatan pembukaan lahan sawah padi milik kelompok tani. 

 

"Nanti hasil dari penanaman padi tersebut akan dibagi dua, yakni untuk koperasi para petani 75 persen dan untuk keuntungan kelompok tani 25 persen," katanya.

 

Sedangkan dana hasil panen, ucap Kepala BRG, akan disetor ke koperasi agar dapat kembali dibelikan bibit padi serta pupuk yang dibutuhkan. Dengan begitu, petani bisa berkembang menjalankan program tersebut meski di atas lahan gambut yang sebelumnya dalam kondisi rusak parah.

 

"Ini sebenarnya lahan tidur dan BRG bekerjasama dengan pemilik lahan yakni petani, untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan," ucap Nazir. 

 

Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Kendi Setiawan


Terkait

Lingkungan Lainnya

Rekomendasi

topik

Berita Lainnya