Tuntutan PKB Malaysia di Respon Positif KBRI

Malaysia, NU Online
Surat pernyataan sikap Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Perwakilan Khusus di Malaysia yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 November 2004 lalu tentang pelaksanaan pemulangan TKI ilegal di Malaysia akhirnya direspon positif. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur mulai hari ini tanggal 20 Desember 2004, SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) dokumen yang diperlukan oleh TKI ilegal untuk pulang dinyatakan GRATIS, tanpa dipungut biaya sepeserpun dan harus diurus sendiri.

Sebagaimana diketahui Rapat Pimpinan (Rapim) DPC PKB Perwakilan di Malaysia pada tanggal 31 Oktober 2004 di Damansara Kuala Lumpur menolak keras terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur dalam hal ini Duta Besar yang membenarkan agen-agen tertentu untuk ikut mengurus pembuatan SPLP. Agen-agen tersebut dinilai sebagai sumber maraknya calo-calo di KBRI Kuala Lumpur, sehingga biaya SPLP yang hanya RM 40,00 membengkak menjadi RM 90,00 bahkan sampai RM 120,00.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, M. Machrodji Maghfur, Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB di Malaysia ketika dihubungi di kantornya Jalan Dang Wangi Kuala Lumpur mengatakan Kebijakan tersebut merupakan hal yang sangat positif dan merupakan bukti masih adanya komitmen pemerintah Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan. “ Itu merupakan langkah KBRI untuk menghapuskan calo, dengan tidak adanya biaya SPLP tersebut, maka otomatis agen-agen yang ikut mengurusi pembuatan SPLP dibubarkan, sehingga calo sudah tidak ada pintu lagi untuk masuk ke KBRI, karena agenlah yang selama ini menjadi pintu para calo tersebut”.  ujar arek Suroboyo yang juga akrab di sapa dengan Cak Maghfur ini dengan nada optimis.

Lain halnya dengan Ratinuddin Yusuf, Sekretrais Dewan Tanfidz DPC PKB di Malaysia mengatakan bahwa kebijakan pembebasan biaya SPLP sudah terlambat bahkan hanya akan menjadi bumerang bagi KBRI sendiri. “ ini sudah terlambat karena waktu tinggal beberapa hari saja, sementara korbannya sudah terlalu banyak, mestinya ini sejak dulu donk ! ”, ungkap Mahasiswa Program Pasca Sarjana Jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) yang akrab di panggil Mas Ratin ini.

Lebih lanjut ia mengatakan kebijakan yang berbeda atau standar ganda terhadap masalah yang sama hanya akan menimbulkan kecemburuan, karena kebijakan yang tidak adil. “Coba apa yang dikatakan mereka (TKI Ilegal) “ kenapa gak buat sekarang aja, kan gratis”. “ Kebijakan SPLP gartis adalah wujud pengakuan KBRI Kuala Lumpur bahwa selama ini telah terjadi penyimpangan dan penyelewengan, nyatanya SPLP bisa gratis berarti kan ada anggarannya, terus kemana dan untuk apa dana subsidi dari Jakarta juga biaya pembuatan SPLP selama ini”. “Mestinya KBRI sudah mengklarifikasikan dan menjelaskan kepada masyarakat mengenai hal tersebut agar semuanya menjadi clear dan transparan," tandasnya.

Ditanya mengenai apakah PKB juga akan ikut berpartisipasi mensosialisasikan program pemulangan TKI ilegal seperti NU Cabang Istimewa Malaysia, Ratinuddin Yusuf yang juga mantan Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya mengatakan “ PKB sekarang gak ada masalah, kan agennya sudah dibubarkan, katanya sih...!, PKB dan NU akan turun bersama-sama untuk mensosialisaikan dan menghimbau kepada mereka agar segera pulang, kalau masih kerasan disini silahkan nanti datang lagi dengan prosedur yang legal, apalagi mayoritas mereka adalah dari Jawa, Bawean dan Madura yang pada umumnya adalah warga Nahdliyyin”. “PKB tidak ingin mereka melanggar Undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia, sebab hukumannya sangat berat dan sepertinya Malaysia sudah tidak akan memberikan pengampunan lagi setelah ini ”, ungkapnya.

Program Pengampunan atau pemulangan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang menurut Kerajaan Malayaisia mencapai 700.000 orang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2004. Sementara sampai hari ini jumlah yang harapkan untuk pulang masih jauh dari yang di targetkan.(sir-ali)