Tokoh Agama Kecam LSM Asing Bawa Anak Korban Tsunami

Jakarta, NU Online
Kelompok agama bersepakat menolak cara-cara yang di lakukan LSM Asing yang di duga telah mengambil ratusan anak-anak yatim piatu yang menjadi korban bencana alam dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk di asuh tanpa prosedur dan ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kami juga menolak segala cara dan usaha untuk menyalahgunakan misi kemanusiaan sebagai cara kristenisasi," Demikian bunyi pernyataan sikap yang diterima NU.Online, Selasa (17/1). Menanggapi tulisan yang dimuat di halaman resmi harian Washington Post, Kamis, (13/1), yang menyatakan sekitar 300 anak yatim piatu korban bencana  tsunami telah diambil keluar dari Aceh oleh sebuah kelompok Kristen fundamentalis yang dibantu LSM Internasional Worl Help.

Pernyataan sikap ini di tandatangani oleh pdt.Dr.Andreas A. Yewanggo, Ketua Umum PGI, Rm. Beny Susetyo, Pr, Sekretaris Umum Eksekutif HAK-KWI, Ketua Umum PBNU, KH.Hasyim Muzadi, Dr. A. Syafi'i Ma'arif, Ketua Umum Muhammadiyah dan sejumlah LSM seperti MADIA, ICRP, Freedom Institut, P3M, JIL, Wahid Institute Lakpesdam NU, JPS (Jemaah Persaudaraan Sejati), YMCA (Young Men Christian Association) dan ICIP (International Centre for Islam and Pluralisme).

Para tokoh agama tersebut menyerukan kepada komunitas kristen internasional, jika ingin membantu anak-anak korban bencana tsunami dan Sumatera Utara hendaknya memakai jalur bekerjasama dengan NU dan Muhammadiyah, maupun lembaga-lembaga keislaman lainnya. "Ini sudah menjadi kesepaktan diantara tokoh-tokoh agama baik dari PGI, KWI, NU dan MUhammadiyah, khususnya dalam menangani masa depan anak-anak korban tsunami," tulis pernyataan sikap tersebut.

Selain itu, mereka juga menghimbau agar masyarakat lebih menggunakan akal sehat dalam merespon isu-isu yang berkaitan dengan misi kemanusiaan, dan tidak mudah terpancing oleh berita-berita yang tidak berdasar. "Kami juga berharap agar segala polemik yang tidak produktif bagi misi kemanusiaan di Aceh dan Sumater Utara segera di akhiri, dan sudah saatnya kita bekerjasama untuk mengatasi bencana nasional ini secepatnya," tambah pernyataan sikap yang di tandatangai di Jakarta 15 Januari 2005 ini.

Semantara itu, Katib A'am Syuriah PBNU, Prof. Dr. Nasaruddin Umar di tempat terpisah menyayangkan tindakan pengambilan anak tanpa prosedur yang jelas itu, karena menurutnya tindakan tersebut potensial menjadi penyebab keretakan kerukunan beragama. Nasaruddin yang juga guru besar Universitas Syarif Hidayatullah Ciputat ini menambahkan, anak-anak pengungsi Aceh yang menjadi korban tsunami tersebut agar secepatnya dikembalikan kepada pemerintah Indonesia.

Apalagi, katanya, yang berhak dan "berwenang"  menjaga, melindungi dan mengurus anak-anak pengungsi Aceh adalah tugas serta tanggungjawab negara dan bukan LSM tersebut. Oleh karena itu, apa yang telah ditegaskan oleh MUI kepada LSM tersebut agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak perlu ditunda-tunda lagi. "Pemerintah Indonesia melalui Menko Kesra perlu melindungi anak-anak yang menjadi korban tsunami tersebut dan jangan sampai ada yang dibawa ke negara asing," tambahnya.

Hingga berita ini di turunkan, WordlHelp dikabarkan sudah membatalkan rencana awal mereka untuk mengambil 300 anak di Aceh untuk di didik ajaraan kristiani, informasi terbaru ini ditulis di Washington Post tanggal 14 Januari 2005. (cih)