Syariat Islam Urusan Masyarakat

Jambi, NU.Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi  menyatakan, NU dalam AD/ART-nya menetapkan bahwa syariat Islam  harus diselenggarakan oleh masyarakat, dan tidak meneyetujui  diselenggarakan pada tingkat negara. "Dalam AD/ART NU telah ditekankan syariat Islam harus diselenggarakan  masyarakat, dan bukan negara," katanya pada pelantikan pengurus  wilayah NU Jambi di Jambi, Selasa.
   
Menurutnya, meskipun otonomi daerah (desentralisasi) telah berjalan sesuai dengan UU. No. 22/1999,  tapi masalah penyelengaraan syariat islam pada tingkat negara percuma. "syariat Islam diselenggarakan negara akan tidak  berarti, bila pejabat penyelenggara negara itu sendiri dimana-mana masih melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)."
   
Ia juga menyatakan, jika itu yang terjadi, mau dibawa kemana  lagi bangsa ini yang kini sudah dalam keadaan "hancur-hancuran", terutama munculnya berbagai tindak kekerasan yang terjadi dimana-mana  dalam tiga tahun terakhir.
   
Berbagai tindakan kekerasan di Indonesia beberapa tahun  terakhir, dan belakangan ini muncul peristiwa mengerikan (Bom Bali) yang menewaskan ratusan orang asing, telah merepotkan bangsa Indonesia akibat tekanan dunia internasional. Belakangan kasus itu terbongkar yang dilakukan tersangka  Amrozi dan Imam Samudera Cs, dan NU dalam hal itu sama sekali  tidak terlibat.
  
 "Itu artinya NU sampai kini masih solid, dan tidak akan  terpengaruh pada kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum," ungkapnya.
   
NU yang telah ’mengakar’ dalam budaya bangsa Indonesia,  akan memfokuskan porogram kerja kini dan masa yang akan datang
sejalan dengan budaya Indonesia. "NU tidak akan membongkar budaya itu, tetapi tetap mempertahankan  demi keselamatan dan keutuhan umat Islam di Indonesia," kata Hasyim Muzadi.(Ant/Cih)