Warta

Pergantian Nama PKB Adalah Opsi Terakhir

NU Online  ·  Kamis, 19 Juni 2003 | 10:32 WIB

Surabaya, NU Online
Usulan beberapa elit PKB untuk mengganti nama partai menjadi PKN belum disetujui oleh kalangan internal PKB secara umum dan hal ini juga belum dikonsultasikan dengan PBNU sebagai wadah warga NU.
 
Dalam acara pembukaan kongres IPNU-IPPNU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Sekjen PKB sekaligus ketua GP Ansor mengatakan bahwa pergantian nama tersebut adalah opsi terakhir. “Yang paling penting saat ini adalah memenangkan proses peradilan di Mahkamah Agung pada kasus ke dua, bukan penggantian nama”.

Saifullah Yusuf mengajak semua warga NU untuk berjihad.” Berjihad dalam arti berusaha dan berdoa sekuat tenaga agar peradilan di Mahkamah Agung dapat dimenangkan oleh PKB kuningan.” Saat ini yang dianggap sebagai PKB sah dan merepresentasikan warga NU adalah PKB Kuningan.

<>

Perubahan nama sebuah partai bukanlah sebuah sebuah hal yang mudah. Perubahan tersebut memerlukan pengenalan akan nama baru kepada konstituennya, apalagi PKB. Saifullah Yusuf berpendapat “Kita semua berharap bisa mempertahankan nama dan lambang PKB untuk pemilu 2004 karena PKB bukanlah sekedar sebuah nama, PKB mengandung sebuah sejarah yang bermakna bagi warga NU”

Namun demikian, jika memang opsi terakhir ini harus dijalankan maka perubahan nama tersebut harus melibatkan seluruh elemen dalam Nahdlatul Ulama termasuk para kyai-kyai dan seandainya memang benar-benar diganti, idealnya dapat dideklarasikan seperti deklarasi PKB.

Sebagai antisipasi perubahan nama, saat ini sudah dibentuk tim tujuh yang diharapkan menyusun segala konsep pergantian nama partai sebelum disosialisasikan ke masyarakat. Namun demikian, tampaknya persepsi di masyarakat sudah terbentuk bahwa seolah-olah pergantian nama partai sudah berlangsung.

Namun demikian, jika memang peradilan memenangkan Matori, Saifullah Yusuf berpendapat bahwa dia tidak akan mendapat apa-apa karena memang dia tidak diakui dan tidak memiliki massa yang riil dibawah.

Dalam acara yang sama KH Hasyim Muzadi juga berpendapat bahwa secara institusional PKB tidak memiliki keterkaitan dengan NU walaupun secara pribadi para pendiri dan konstituen PKB adalah warga NU dan pendirian PKB dulu diputuskan dalam rapat pleno.

Hasyim Muzadi berpendapat bahwa keingnan perubahan nama tersebut baru merupakan keinginan beberapa orang dalam elit PKB dan keinginan tersebut belum mengkristal karena masih terdapat penolakan dari beberapa golongan.

PBNU sendiri menginginkan agar konflik dalam tubuh PKB dapat diselesaikan dengan cara-cara NU, yaitu diusahakan agar bisa terjadi islah antara kedua belah pihak sehingga nama PKB dapat tetap digunakan dalam pemilu 2004.(mkf)