Warta

Perbedaan Tidak Boleh Membelah NU

NU Online  ·  Ahad, 18 Juli 2004 | 16:15 WIB

Jakarta, NU Online
Calon Wakil Presiden dari PDIP yang juga ketua umum PBNU non aktif, KH Hasyim Muzadi mengatakan perbedaan yang ada di tubuh NU baik di masa pemilu capres sekarang ini atau kapanpun, harus tetap menjaga keutuhan dan kebersamaan demi menjaga utuhnya umat.

Demikian disampaikan Hasyim sebelum acara launching Muktamar ke-31 di di Hotel Sari Pan Pasifik, Jakarta, Minggu (18/7/2004) malam.  Menurutnya siapapun yang menjadi ketua NU, harus tetap menjaga keutuhan umat. "Keutuhan itu ada dua macam. Ada keutuhan pemikiran dan keutuhan umat. Jadi, boleh berbeda di dalam pemikiran, mungkin boleh berbeda di dalam pilihan tapi dia tidak boleh membelah NU," tegasnya.

<>

Karena itu, lanjut Hasyim yang terpenting adalah menyatukan umat NU. "Ini pertama kali NU dihadapkan pada pilihan politik yang menyulitkan, jangan sampai NU retak-retak karena masalah masalah sesaat. Inilah yang harus diberesi, karenanya jangan heran jika sekarang ada ulama yang hadir meskipun kemarin berbeda pendapat," tandas mantan ketua PWNU Jatim ini.

Hasyim juga membantah terjadinya keretakan ditubuh NU, menurutnya yang ada hanyalah perbedaan pilihan dan pendapat dan ini adalah dinamika ditubuh NU yang jika disikapi secara arif dan bijak bisa menjadi rahmat bagi umat." Saya tidak melihat NU retak, saya  hanya melihat berbeda pilihan dan pendapat. Kalau keretakan itu kan menyibak, lha buktinya semua hadir disini kok, tapi nanti kalau ada pemilu begitu lagi," tambahnya.

Lebih jauh, lanjut Hasyim dirinya tidak heran jika menjelang pemilu NU laris didatangi kelompok-kelompok kepentingan untuk mencari dukungan dan menjadikan NU sebagai sasaran politik. "Kita sudah Immun (kebal-red) dan kalau semua tamu sudah selesai akan kembali ke rumahnya masing-masing, yang ada tinggal ketua umum dan PBNU-nya," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Hasyim Muzadi membantah acara Launching Muktamar NU ke 31 atau Pra Muktamar yang digagasnya merupakan upaya konsolidasi massa NU. Menurutnya, acara tersebut merupakan agenda lima tahunan hanya kebetulan dalam suasana pemilu. "Tidak seperti itu. Ini agenda per lima tahun. Dan bukan karena ada putaran-putaran (pilpres-red)pra muktarar atau muktamar digelar," katanya.

Hadir dalam kesempatan itu pengurus syuriah, tanfidziah PBNU, pengurus wilayah NU se-Indonesia, ketua MUI Umar Shihab, Wakil Ketua DPP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Anggota DPR-RI, anggota KPU Anas Urbaningrum,  ketua Ikatan Pengacara Hukum Indonesia (IPHI) Indra Sahnun Lubis, KH.Endin Fachrudin Masturo, KH Nur Iskandar SQ, KH.Dimyati Rais, Taufiqurahman dan beberapa undangan negara sahabat. (cih)