Pengamat: Swedia Dapat Perlebar Masalah Aceh ke Internasional

Jakarta, NU Online
Pengamat politik internasional dari Surabaya, Basis Susilo MA berpendapat pemutusan hubungan diplomatik dengan Swedia dapat memperlebar masalah Aceh ke skala internasional.

"Kalau pemutusan hubungan diplomatik akan berdampak negatif, karena akan banyak negara yang takut diputus Indonesia sehingga persoalan Aceh menjadi berskala internasional," katanya kepada ANTARA di Surabaya, Rabu.

Ia mengemukakan hal itu ketika ditanya tentang tiga opsi yang ditawarkan pemerintah Indonesia kepada Swedia jika tak mau menyerahkan pimpinan GAM Hasan Tiro dkk yang kini menjadi warga negara setempat.

Ketiga opsi adalah penurunan derajat hubungan diplomatik RI-Swedia, pembekuan hubungan diplomatik RI-Swedia, dan pemutusan hubungan diplomatik RI-Swedia.

Menurut Basis Susilo yang juga dosen hubungan internasional Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu, pemerintah Indonesia sebaiknya mengambil langkah yang tidak berdampak politis secara internasional.

"Pemerintah harus hati-hati dan saya kira pendekatan diplomatis terhadap Swedia harus terus dilakukan. Yang penting, jangan diberi ultimatum, karena itu sama halnya dengan mempermalukan orang Eropa," katanya.

Ia menilai pengiriman tim yang dipimpin mantan Menlu Ali Alatas ke Swedia merupakan langkah yang tepat dan tidak tergesa-gesa, karena pendekatan diplomatis akan dapat memperlunak sikap Swedia.

"Kalau perlu tunjukkan kepada mereka bahwa MPR/DPR dan tokoh masyarakat seperti PBNU sudah meminta pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik. Saya kira hal itu akan lebih baik, karena sikap itu bukan datang dari pemerintah tapi rakyat Indonesia," katanya.

Ia mengatakan jika langkah diplomatik seperti itu gagal, maka dua opsi lainnya lebih tepat ditempuh dibanding opsi pemutusan hubungan diplomatik yang akan berdampak internasionalisasi masalah Aceh yang justru memojokkan posisi Indonesia.

"Yang jelas, melakukan pendekatan diplomatis dengan Swedia itu memang perkara mudah, tapi tunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sudah didesak rakyat Indonesia dalam masalah GAM itu," katanya.(ant/mkf)