Pendidikan sudah Menjadi Barang Dagangan

Bogor, NU Online
Dunia pendidikan nasional tengah menghadapi ancaman yang sangat serius. Arus utama yang tengah berkembang di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) saat ini cenderung memperlakukan pendidikan sebagai komoditi alias sebagai barang dagangan.

Demikian diutarakan oleh Rektor Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi Dr. H. Nandang Najmul Munir, MS di sela-sela menghadiri halaqoh nasional Reorientasi pendidikan perspektif pesantren dan Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Darul Muttaqien, Kecamatan Parung Bogor.<>

Halaqoh yang diadakan Ahad (10/5) lalu itu merupakan kegiatan yang digagas bersama oleh Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Pesantren Darul Muttaqien.

Pada kesempatan tersebut, Nandang tampil di sesi kedua. Ia tampil bersama Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas’udi MA yang menjadi keynote speaker, Pengasuh Pesantren Al-Karimiyah Kota Depok KH Ahmad Damanhuri MA, dan cendikiawan muda NU yang tengah studi S3 di IPB Ifan Haryanto, MSc.

Lebih lanjut Nandang mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki era liberalisasi dunia pendidikan. Mulai tahun 2012 mendatanf sudah diberlakukan liberalisasi pendidikan ASEAN.

“Pemberlakukan UU BHP sebagai entri point menuju liberalisasi dunia pendidikan. Hal ini patut dicermati secara kritis, karena pada gilirannya pesantren yang notabene sebagai akar tradisi pendidikan khas Indonesia pun akan tergerus,” papar pria yang menamatkan studi S1-S3 di IPB ini.

Oleh karena itu, Nandang mengingatkan agar NU sebagai paying utama dari pesantren-pesantren di Tanah Air segera merespons masalah ini. “Keberadaan pesantren sangat diperlukan karena memiliki basis spiritual. Liberalisasi dunia pendidikan jangan sampai berimbas ke pesantren,” paparnya.

Menurut Nandang, akar utama permasalahan pendidikan nasional saat ini terletak pada system kapitalisne. Sistem ini menganggap pendidikan bukan lagi sebagai hak public namun diturunkan menjadi hak privat sehingga terjadi praktik komersialisasi.

Ketua PBNU Masdar F. Mas’udi memiliki pandangan sama. Menurutnya banyak persoalan keumatan yang tengah dihadapi warga NU. Salah satunya masalah pendidikan.

Praktik komersialisasi pendidikan nasional yang tengah berlangsung, hemat Masdar, sebagai pertanda bangsa ini menghadapi krisis moralitas. “NU ke depan perlu menjadi tambatan moralitas bangsa,” tegas Masdar.

Pengasuh Pesantren Al-Karimiyyah Depok KH Ahmad Damanhuri menambahkan, pengaruh pemikiran Barat sangat mendominasi pikiran para pemangku kebijakan di Depdiknas. Alhasil tidak mengherankan bila berbagai kebijakan yang ditempuh sesuai dengan selera Barat. Salah satunya adalah masalah liberalisasi pendidikan.

Damanhuri juga menyayangkan sikap pemerintah yang hingga kini masih memandang pesantren sebagai lembaga pendidikan kelas dua. “Pesantren hingga kini masih terus dianaktirikan. Ini aneh padahal pesantren memberikan sumbangan sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan dan membina moralitas bangsa,” ujarnya.

Sementara itu Ifan Haryanto lebih menyoriti praktik pejabat Depdiknas yang hanya membangun citra tidak sesuai dengan realita di lapangan. “Kampanye pendidikan gratis tidak sesuai dengan fakta, karena yang mampu dipenuhi pemerintah hanya sekitar 30% dari total kebutuhan operasional yang dihadapi sekolah,” ungkap Ifan.

Menurut Ifan, dalam tiga tahun terakhir ia dan sejumlah ahli pernah melakukan road show dan survei dari Sabang hingga Merauke. Faktanya mayoritas anak bangsa (35%) hanya mampu menamatkan SD, 34% hanya menamatkan SMP, SMA 13% dan SI hanya 1,8%.“Hal ini terjadi antara lain karena mahalnya biaya pendidikan di Indonesia.” (hir)