Warta
Pemerintah Akan Terbitkan peraturan Anti Diskriminasi Madrasah
NU Online · Sabtu, 10 April 2010 | 05:13 WIB
Jakarta, NU Online
Pemerintah pusat berencana menerbitkan peraturan anti diskriminasi madrasah tahun ini. Peraturan bersama empat menteri ini bertujuan untuk mendorong seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten mau bersikap adil terhadap pengembangan pendidikan di madrasah dan sekolah negeri.
Keempat menteri adalah Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.<>
"Kita sedang siapkan peraturan bersama empat menteri sejak tiga bulan lalu. Kita harapkan secepatnya bisa terbit. Mudah-mudahan tahun ini," kata Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag, Firdaus, di Jakarta, Jumat, (9/4).
Menurut Firdaus, pokok utama dalam rancangan peraturan bersama empat menteri itu akan mendorong agar seluruh Pemda mau mengakui kesetaraan posisi madrasah negeri dengan sekolah negeri.
Hal itu ditekankan agar mereka bersikap adil dan mau mengalokasikan anggaran untuk mendorong pengembangan madrasah negeri di daerah mereka. "Dengan peraturan ini, pemerintah daerah harus juga memberikan perhatian bagi madrasah, tidak hanya sekolah," katanya.
Firdaus menyebutkan, sama seperti pemerintah pusat, pemda seharusnya memberikan perlakuan sama terhadap madrasah dan sekolah negeri. Alasannya, siswa madrasah negeri juga adalah warga negara Indonesia di daerah yang memiliki hak sama seperti siswa sekolah negeri di daerah. (dpg/nam)
Pemerintah pusat berencana menerbitkan peraturan anti diskriminasi madrasah tahun ini. Peraturan bersama empat menteri ini bertujuan untuk mendorong seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten mau bersikap adil terhadap pengembangan pendidikan di madrasah dan sekolah negeri.
Keempat menteri adalah Menteri Agama, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.<>
"Kita sedang siapkan peraturan bersama empat menteri sejak tiga bulan lalu. Kita harapkan secepatnya bisa terbit. Mudah-mudahan tahun ini," kata Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag, Firdaus, di Jakarta, Jumat, (9/4).
Menurut Firdaus, pokok utama dalam rancangan peraturan bersama empat menteri itu akan mendorong agar seluruh Pemda mau mengakui kesetaraan posisi madrasah negeri dengan sekolah negeri.
Hal itu ditekankan agar mereka bersikap adil dan mau mengalokasikan anggaran untuk mendorong pengembangan madrasah negeri di daerah mereka. "Dengan peraturan ini, pemerintah daerah harus juga memberikan perhatian bagi madrasah, tidak hanya sekolah," katanya.
Firdaus menyebutkan, sama seperti pemerintah pusat, pemda seharusnya memberikan perlakuan sama terhadap madrasah dan sekolah negeri. Alasannya, siswa madrasah negeri juga adalah warga negara Indonesia di daerah yang memiliki hak sama seperti siswa sekolah negeri di daerah. (dpg/nam)
Terpopuler
1
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
2
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
3
PBNU Buka Suara Atas Tudingan Terima Aliran Dana dari Perusahaan Tambang di Raja Ampat
4
Fadli Zon Didesak Minta Maaf Karena Sebut Peristiwa Pemerkosaan Massal Mei 1998 Hanya Rumor
5
Israel Serang Militer dan Nuklir Iran, Ketum PBNU: Ada Kegagalan Sistem Tata Internasional
6
Presiden Pezeshkian: Iran akan Membuat Israel Menyesali Kebodohannya
Terkini
Lihat Semua
