PCNU Jember Larang Warga Jual Tanah ke Investor Tambang

Jember, NU Online
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember mengingatkan warga di Kecamatan Silo, agar tak menjual tanah mereka kepada siapapun yang ingin mengeksploitasi tambang.

"Jangan pernah jual tanah Saudara-saudara. Jangan meniru kesalahan orang-orang di Puncak Bogor yang menjual tanah kepada investor dari Jakarta. Setelah vila terbangun, mereka hanya bekerja sebagai penjaga vila," kata Ketua Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup NU Jember, Abdul Qodim Manembodjo, di hadapan puluhan orang warga yang menggelar istigosah menolak tambang, di Dusun Baban Timur Desa Mulyorejo Kecamatan Silo, Rabu (28/10).<>

Saat ini di Desa Mulyorejo diperkirakan ada 3-4 lokasi tambang mangan. LOkasi ini berada di tanah milik warga. "Dulu tanah di sini milik Perhutani, Mas. Lalu tahun 1984 Golkar, di masa kepemimpinan Sudharmono, menyertifikasi sebagian tanah untuk warga. Konon ini dikarenakan di daerah sini Golkar kalah dengan PPP. Apa yang tidak bisa dilakukan Golkar pada masa Orde Baru?" kata Sutrisno, salah satu aktivis GNKLH Jember seperti dilansir beritajatim.com.

Zaenal Arifin, warga desa setempat, menjelaskan, pengusaha tambang membeli tanah seluas setengah hektare dengan harga Rp 120 juta. "Tapi baru dibayar Rp 40 juta," katanya.

Warga diberikan janji untuk bisa bekerja di pertambangan itu. Manembodjo memperkirakan, dengan berbagi shift (jam kerja), ada 160 orang warga yang bisa bekerja di sana. Namun, itu semua tentu tak sebanding dengan apa yang telah diperoleh warga selama ini.

"Selama ini warga sudah cukup sejahtera dengan hidup dari bercocoktanam kopi. Di Dusun Baban Barat Desa Mulyorejo, ada 130 orang warga yang mendaftarkan diri naik haji. Yang lolos dan bisa berangkat tahun ini 36 orang," kata Manembodjo.

Wakil Rais Syuriyah PCNU Jember KH Imam Haramain juga meminta warga agar gigih menolak tambang. Kerusakan yang ditimbulkan tambang lebih besar daripada manfaatnya. Kerusakan lingkungan bisa membahayakan warga sekitar, terutama karena Silo adalah daerah yang menjadi pelanggan banjir tahunan.

"Pada masa Orde Baru, (hutan) Baban mau dikelola menjadi tambang. Tapi tidak jadi, karena tokoh agama dan masyarakat menolak," kata Haramain, meminta agar warga tetap teguh pendirian.

Usai acara istigosah, puluhan warga membubuhkan tanda tangan penolakan tambang di atas sebuah kain spanduk warna putih. "Sebenarnya kami berharap perwakilan pemerintah daerah dan DPRD Jember datang untuk berdialog dengan kami. Tapi ternyata tidak datang," kata salah satu warga. (mad)