PBNU: KPK tidak Buat Orang Jera Korupsi

Jakarta, NU Online
Ketua PBNU Kacung Maridjan menyatakan, berdasarkan kunjungannya ke daerah-daerah, ternyata keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membikin orang menjadi jera untuk melakukan korupsi.

Dari pengamatannya, untuk menjadi kepala dinas atau untuk meraih jabatan bupati dan walikota, semuanya harus mengeluarkan uang yang sangat besar dan secara logis, selama menjabat, mereka akan berupaya mencari pengembalian uang yang telah dikeluarkan untuk memperoleh jabatan tersebut. Dalam hal ini rakyat yang paling dirugikan atas dana publik yang seharusnya menjadi haknya.<>

Hal ini dikatakan ketika menjadi narasumber dalam diskusi Pemakzulan dan Fikstem Pemerintahan Lima Tahunan dalam Perspektif Konsitusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBHNU) di gedung PBNU, Jum’at (20/5).

Kacung menyatakan,  terdapat penurunan kinerja dari pemerintahan SBY dalam bidang hukum dibandingkan dengan periode awal pemerintahannya sehingga terdapat penurunan persepsi terhadapnya. Karena itu, ia berharap ada perbaikan sesuai dengan janji kampanyenya.

Mengenai kemungkinan adanya impeachment, hal ini mungkin saja dilakukan tetapi prosesnya sangat sulit. Ia mencontohkan, di Amerika Serikat, terdapat tiga orang presiden yang pernah diimpeach, yaitu presiden Johnson, Nixon dan Clinton, tetapi tak satupun yang turun karena proses tersebut.

Proses untuk melakukan pemakzulan tersebut juga sulit, mulai diusulkan oleh DPR kepada MK, untuk memediasi apakah presiden dan wakil presiden betul-betul bersalah atau tidak, kemudian dikembalikan lagi ke DPR untuk dilanjutkan kepada MPR.

“Bisa saja dinyatakan bersalah oleh MK, tetapi belum tentu bisa dilengserkan dalam proses politik di MPR,” tandasnya.

Sebagai gambaran, ia mencontohkan presiden SBY saat ini memiliki kekuatan 25 persen di parlemen dari partainya sendiri saja, diluar koalisi yang ia bangun. Ini jauh lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki oleh Gus Dur, yang hanya didukung oleh 10 persen kekuatan di parlemen.

Penulis: Mukafi Niam