PBNU Dilarang Berpolitik Praktis

Jakarta, NU Online
 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dilarang berpolitik praktis dan mencalonkan diri untuk menduduki jabatan eksekutif dan legislatif. Ketentuan itu akan dituangkan dalam kontrak jam'iyah yang wajib ditandatangani oleh semua pengurus NU di tingkat pusat.

Ketua Umum PBNU H Hasyim Muzadi mengungkapkan itu kepada wartawan di LT V Gedung PBNU Kramat Raya 164 Jakarta, Sabtu, (11/12) usai mengumumkan susunan pengurus PBNU periode 2004-2009. ''Semua pengurus harian harus ada kontrak jam'iyah, seperti yang saya lakukan. Sehingga satu unit pengurus itu mempunyai persepsi yang sama mengenai kegiatan internal dan eksternal,'' ujarnya.

Tentang susunan PBNU, Hasyim menjelaskan, dia bersama Rais Aam Kiai Sahal Mahfudh, Wakil Rais Aam KH Tholchah Hasan, dan empat formatur lainnya telah memasukkan sejumlah nama untuk masuk dalam kepengurusan. Namun kepengurusan yang telah di tetapkan itu masih menunggu konfirmasi dari masing-masing figur yang ditetapkan sebagai pengurus NU.

Ditanya tentang sejumlah nama yang pernah menjadi pesaingnya masuk dalam jajaran pengurus, seperti Masdar F Mas'udi, dan KH Mustofa Bisri, KH. Tolhah Hasan, KH. Sholahudin Wahdi dia mengatakan, tidak mengkhawatirkan akan mengganggu kinerjanya. "Kepengurusan kali ini memang ingin mengakomodir semua kelompok dan Insya Allah mereka orang-orang yang tulus membangun NU, " tandasnya.

Dijelaskan pula  sejumlah tokoh muda NU juga masuk dalam kepengurusan, tetapi mereka lebih banyak berada di lembaga dan lajnah yang bertugas mengembangkan perekonomian, pendidikan, dan sumber daya manusia, demikian Hasyim Muzadi. (cih)