Pamiti Wartawan, Dubes Qatar Ngaku Kalah dengan Bupati Mojokerto

Jakarta, NU Online
Waktunya tak banyak. Sementara, seabrek tugas barunya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Qatar telah menunggu. Pamitan. Itulah salah satu dari sejumlah aktivitas yang dilakukan Rozy Munir, akhir-akhir ini menjelang keberangkatannya ke Doha, Qatar, Ahad (28/10) mendatang.

Semua kerabat dekat serta koleganya dari berbagai kalangan dan profesi telah ia pamiti. Namun, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu tampaknya merasa perlu berpamitan secara khusus kepada para wartawan. Ia lebih memilih para pekerja jurnalistik itu sebagai kalangan terakhir yang ia pamiti.<>

“His Excellencies (Yang Mulia)… Bapak Duta Besar… Maaf, Pak Rozy, jadi kapan berangkat ke Qatar?” sapa seorang wartawan media cetak terkemuka di Jakarta menggoda Rozy Munir sebelum acara ramah-tamah dengan para wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (25/10).

Mendengar sapaan itu, Rozy yang juga mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tersebut, tersenyum dan tak menjawab pertanyaan. “Jangan gitu, ah. Saya jadi tersanjung dipanggil seperti itu,” ujarnya merendah.

Dalam obrolan santai dengan para kuli tinta itu, ia mengaku, pekerjaannya boleh dibilang susah-susah gampang. Pasalnya, meski secara geografis Qatar hanya seukuran luas wilayah pulau Bali dan Lombok, namun permasalahannya cukup kompleks. Terutama terkait persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di negara yang pernah dipakai sebagai tempat penyelenggaraan Asian Games ke-XV, Desember 2006 silam.

Ia menjelaskan, pada 2006, tercatat 553 tenaga kerja wanita-pembantu rumah tangga (TKW-PRT) yang bermasalah, melarikan diri dari para sponsor mereka dengan berbagai alasan. Antara lain, para TKW-PRT kerap tidak mendapatkan gaji sebagaimana yang dijanjikan, pemotongan di luar kesepakatan. “Ini jumlahnya mencapai 11,2 persen,” tandasnya.

Angka yang cukup mengejutkan, katanya, adalah tingkat pelecehan seksual dan penyiksaan fisik yang dilakukan majikan terhadap para TKW-PRT. “Jumlahnya mencapai 32,9 persen,” ungkapnya.

Belum lagi persoalan-persoalan lain, seperti waktu kerja yang berlebihan hingga tak sanggup bekerja lagi, diisolasi dan dilarang keluar rumah, tidak boleh menerima tamu atau teman serta tak boleh berkirim surat. Selain itu, kerap juga ditemui kasus, TKW-PRT dipulangkan setelah kontrak habis.

“Ada juga kasus majikan perempuan cemburu, tidak tersedia makanan yang cukup, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati di agennya dan TKW-PRT sakit kronis atau sakit bawaan,” terang Rozy yang juga mantan anggota Panitia Pengawas Pemilu 2004 itu.

Diakuinya, persoalan TKI saja bukan perkara gampang. Namun, ia mengaku sudah menyiapkan langkah-langkah khusus untuk segera menyelesaikan persoalan yang dihadapi salah satu penyumbang terbesar devisa negara itu.

“Beberapa waktu lalu saya sudah bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saya ingin ada upaya pendisplinan terhadap para penyalur tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, penguasaan Bahasa Arab oleh para TKI itu sangat perlu ditingkatkan. Karena itu menjadi salah satu sebab masalahnya,” urainya.

Namun demikian, putra KH Munasir Ali—salah satu pejuang Hisbullah semasa perjuangan kemerdekaan itu—masih saja sempat bercanda kepada wartawan meski tugasnya dirasa berat. Sebagai pakar kependudukan, Rozy mengaku, jumlah penduduk Qatar-lah yang ia sorot.

“Jumlah penduduk Qatar tidak sampai 1 juta, bahkan tidak sampai 900 ribu (885.000 pada 2006, Red). Waktu saya pulang kampung ke Mojokerto, Lebaran lalu, saya bertemu bupatinya. Hal pertama yang saya tanya, berapa jumlah penduduk Mojokerto? Bupatinya menjawab, 1 Juta, Pak Rozy. Dalam hati, saya mengaku kalah dengan Bupati Mojokerto dalam urusan kependudukan,” kisahnya disambut tawa para wartawan saat itu. (rif)