Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) menilai tidak perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang penerapan syariat Islam untuk mengatur kehidupan masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Hasyim Muzadi dalam jumpa pers persiapan akan digelarnya International Conference of Islamic Scholars (ICIS) II di Rumah Makan Handayani, Matraman, Jakarta, Kamis (15/6)
<>Menurut Hasyim, pemberlakuan syariat Islam melalui perda-perda di sejumlah daerah, tidak lebih dari pengulangan dari pada hukum yang sudah ada. “Perda-perda itu tidak lebih dari pengulangan terhadap hukum yang sudah ada, seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, red),” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Hasyim, yang lebih diperlukan adalah upaya pengefektifan dari pada peraturan-peraturan yang sudah ada serta optimalisasi peran aparat penegak hukum.
Alasan berikut mengapa NU memandang tidak perlu adanya Perda Syariat Islam, terang Hasyim, adalah bahwa hal itu merupakan upaya formalisasi ajaran agama, sementara substansi dari syariat Islam itu sendiri ditinggalkan.
“Syariat Islam dalam pengertian NU adalah substansial-inklusif, bukan formalisasi Islam yang diangkat ke wilayah negara. Artinya, NU lebih mengedepankan syariat Islam yang lebih substansi dari pada sekadar formalisasi dalam bentuk perda-perda,” tegas Hasyim.
Hasyim mencermati maraknya pembuatan perda-perda yang bernuansa syariat Islam di sejumlah daerah. Menurutnya, hal itu merupakan fenomena munculnya semangat simbolisme ajaran Islam yang berlebihan dari para anggota parlemen di daerah.
“Menurut saya, terjadi over-simbolisme (syariat Islam, red) oleh para anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Jadi semangatnya adalah semangat simbolistik, bukannya yang substansial,” ungkap Hasyim.
Sebagaimana diketahui, tercatat ada 22 kota dan kabupaten yang memberlakukan perda bernuansa syariat Islam seperti Aceh, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Pamekasan, Kepulauan Riau, Indramayu, Tasikmalaya, Sumatera Selatan, Cianjur, Maros, Binjai, Bulu Kumba, dan lainnya. (rif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid
2
Gaji dan Tunjangan yang Terlalu Besar Jadi Sorotan, Ketua DPR: Tolong Awasi Kinerja Kami
3
KPK Tetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer dan 10 Orang Lain sebagai Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikat K3
4
Prabowo Minta Proses Hukum Berjalan Sepenuhnya untuk Wamenaker yang Kena OTT KPK
5
LF PBNU Rilis Data Hilal Jelang Rabiul Awal 1447 H
6
Pemerintah Berencana Tambah Utang Rp781,9 Triliun, tapi Abaikan Efisiensi Anggaran
Terkini
Lihat Semua