Warta
LBH Ansor Desak Pemerintah Usut Korupsi Dana Rekonstruksi Gempa Yogya
NU Online · Jumat, 4 April 2008 | 23:43 WIB
Yogyakarta, NU Online
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor DI Yogyakarta mendesak pemerintah pusat mengusut praktik korupsi atas dana rehabilitasi dan dana rekonstruksi gempa bumi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, 27 Mei 2006 silam. Mereka menilai, selama ini, aparat hukum tidak banyak berbuat atas praktik kotor itu.
Demikian dikatakan Direktur LBH PC GP Ansor DI Yogyakarta, M. Akriman Hadi SH di Yogyakarta melaui siaran pers yang diterima NU Online, Jumat (4/4).<>
Akriman menjelaskan, korupsi itu terjadi pada hampir seluruh desa di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. Para pelaku utamanya adalah aparat desa dan tokoh masyarakat desa setempat. “Tetapi, diduga keras, korupsi ini juga melibatkan banyak pejabat lainnya di tingkat kabupaten,” terangnya.
Menurutnya, meski rekonstruksi dan rehabilitasi cukup berhasil dan hampir seluruh korban sudah memiliki rumah baru, namun, warga tidak warga yang menerima dana itu secara utuh. “Mereka mengalami pemotongan mulai dari yang ringan: puluhan ribu hingga ratusan ribu, hingga yang ‘super berat’, mencapai Rp 11 juta,” jelasnya.
Alasan yang lazim digunakan untuk melakukan pemotongan, katanya, adalah ‘kearifan lokal’. Namun, terkadang tidak jelas maksudnya. Korban juga tidak tahu persis untuk apa dana hasil potongan itu digunakan.
“Para aparat desa biasanya mengatakan hasil potongan digunakan untuk membangun fasilitas umum di desa seperti perbaikan jalan, membuat pagar bumi dan membangun balai desa yang rusak,” ungkap Akriman.
Sebelumnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sudah melarang potongan dalam bentuk apa pun terhadap dana itu. Namun, larangan itu tidak disertai dengan pengawasan serius. Akibatnya pemotongan terus berlangsung di berbagai desa.
“Secara umum, pemotongan dana ini menyebabkan uang negara digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Bagi masyarakat yang rumahnya benar-benar rusak berat atau roboh, mereka sangat sulit membangun rumah tahan gempa (dana kian sedikit) apalagi harga materil juga membubung tinggi,” jelasnya. (rif)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor DI Yogyakarta mendesak pemerintah pusat mengusut praktik korupsi atas dana rehabilitasi dan dana rekonstruksi gempa bumi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, 27 Mei 2006 silam. Mereka menilai, selama ini, aparat hukum tidak banyak berbuat atas praktik kotor itu.
Demikian dikatakan Direktur LBH PC GP Ansor DI Yogyakarta, M. Akriman Hadi SH di Yogyakarta melaui siaran pers yang diterima NU Online, Jumat (4/4).<>
Akriman menjelaskan, korupsi itu terjadi pada hampir seluruh desa di wilayah Provinsi DI Yogyakarta. Para pelaku utamanya adalah aparat desa dan tokoh masyarakat desa setempat. “Tetapi, diduga keras, korupsi ini juga melibatkan banyak pejabat lainnya di tingkat kabupaten,” terangnya.
Menurutnya, meski rekonstruksi dan rehabilitasi cukup berhasil dan hampir seluruh korban sudah memiliki rumah baru, namun, warga tidak warga yang menerima dana itu secara utuh. “Mereka mengalami pemotongan mulai dari yang ringan: puluhan ribu hingga ratusan ribu, hingga yang ‘super berat’, mencapai Rp 11 juta,” jelasnya.
Alasan yang lazim digunakan untuk melakukan pemotongan, katanya, adalah ‘kearifan lokal’. Namun, terkadang tidak jelas maksudnya. Korban juga tidak tahu persis untuk apa dana hasil potongan itu digunakan.
“Para aparat desa biasanya mengatakan hasil potongan digunakan untuk membangun fasilitas umum di desa seperti perbaikan jalan, membuat pagar bumi dan membangun balai desa yang rusak,” ungkap Akriman.
Sebelumnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sudah melarang potongan dalam bentuk apa pun terhadap dana itu. Namun, larangan itu tidak disertai dengan pengawasan serius. Akibatnya pemotongan terus berlangsung di berbagai desa.
“Secara umum, pemotongan dana ini menyebabkan uang negara digunakan tidak sesuai dengan peruntukkannya. Bagi masyarakat yang rumahnya benar-benar rusak berat atau roboh, mereka sangat sulit membangun rumah tahan gempa (dana kian sedikit) apalagi harga materil juga membubung tinggi,” jelasnya. (rif)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua
