Lakpesdam NU Jateng Bangun Jaringan Advokasi Kebijakan Publik

Semarang, NU Online
Pimpinan Wilayah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama Jawa Tengah (PW Lakpesdam NU Jateng) membangun jaringan advokasi kebijakan publik di Jawa Tengah.

Dengan mengundang Pimpinan Cabang (PC) Lakpesdam NU kabupaten/kota se-Jateng, lembaga strategis milik NU ini meneguhkan sikap untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah dan DPRD di provinsi dan tiap daerah. <>

Pertemuan dilaksanakan di Gedung PWNU selama dua hari, Selasa-Rabu (10-11/5) lalu. Selain aktivis 36 (tiga puluh enam) PC Lakpesdam NU dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Ketua PW Lakpesdam NU Jateng Khoirul Anwar memaparkan, setiap cabang yang ada di kabupaten dan kota perlu selalu kritis terhadap peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, SK kepala daerah dan semua yang terkait kebijakan untuk rakyat (public policy). Pengawalan harus melekat sejak perencanaan dan penganggarannya. Sehingga advokasinya bersifat menyeluruh.

Namun dalam menjalankan aksi itu, tetap harus bekerjasama dengan pemerintah daerah, DPRD, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena advokasi sifatnya mendampingi. Bukan melawan dari luar.

Termasuk dalam acara tersebut, dihadirkan pejabat Dinas Kesehatan Jateng dan diminta menjelaskan tentang program jaminan kesehatan untuk rakyat miskin (Jamkesda).

“Kita perlu mengadvokasi kebijakan publik. Kita dorong Pemda untuk melakukan kewajibannya melayani rakyat secara benar sesuai aturan,” tutur dosen IAIN Walisongo ini.

Ketua PWNU Jateng Mohammad Adnan dalam sambutannya menyampaikan, kader-kader muda NU memang sudah saatnya berkhidmah untuk ummat lewat berbagai lini. Ada yang membina masyarakat dengan, termasuk dengan pemberdayaan ekonomi, ada yang mengawal uang rakyat yang dianggarkan dalam APBD.

Hal itu menurutnya sangat penting. Sebab faktanya, warga NU masih banyak yang miskin dan butuh diberdayakan. Sementara pemerintah daerah juga perlu disadarkan dan diawasi agar mengalokasikan anggaran untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab hal itu adalah tugas mutlak pemerintah seperti diamanatkan dalam UUD maupun Undang-Undang.

“Berkhidmah untuk umat memang haru dari hulu hingga hilir. Yang di hilir sudah banyak yang melakukan, termasuk para kyai. Anda semua mengawal di hulu, meskipun juga harus melakukan aksi konkrit di lapangan,” sambutnya.

Dosen FISIP Undip ini menyambut baik advokasi PW Lakpesdam yang telah intens melakukan advokasi anggaran dan kebijakan publik Pemprov Jateng. Terlebih telah membentu Kelompok Kerja Pemberdayaan Umat untuk Transparansi Kebijakan Publik (Pokja PUTKP) NU Jateng yand disokong LSM Pattiro dan The Asia Foundation.

Koordinator Pokja PUTKP NU Jateng Agus Riyanto menambahkan, jaringan tersebut dimaksudkan untuk menggali dan sharing pembelajaran kegiatan advokasi terkait proses penganggaran daerah. Isu utama dimulai soal jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) serta sosialisasi mengenai kebijakan Jamkesda di Provinsi Jawa Tengah. 

”Kita akan memantau dan meneliti isu-isu publik dan dampaknya bagi warga masyarakat,” terang dosen FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang ini.

Redaktur: A. Khoirul Anam
Kontributor: Muhammad Ikhwan DS