Komnas HAM Konfirmasi Temuannya

Jakarta, NU.Online
Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM akan mengkonfirmasikan temuannya kepada instansi dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan operasi terpadu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), guna menghindari kesimpangsiuran data dan
informasi yang berkembang di masyarakat.
   
"Konfirmasi itu perlu dilakukan untuk menghindari kesimpangsiuran," kata Wakil Ketua Komnas HAM, Solahudin Wahid, di Jakarta, Jumat, menanggapi imbauan TNI agar setiap temuan Komnas HAM di lapangan, terutama yang berkaitan dengan TNI dikonfirmasi terlebih dulu. Bagaimana pun, Komnas HAM berkeinginan agar setiap langkah dan temuan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi temuan dan masyarakat di lapangan, tanpa menyudutkan salah satu pihak.

Komnas HAM, lanjut Solahudin, ingin menjadi organisasi kemanusiaan yang kredibel, baik di dalam maupun luar negeri, mengingat Komnas HAM juga bekerja atas dasar Undang-Undang (UU). Upaya ini memang tidak mudah mengingat posisi Komnas HAM dalam menyampaikan laporan sering berseberangan dengan kepentingan penguasa.

Sepanjang sejarah politik dan penegakan Komnas HAM di Indonesia memang diwarnai oleh sejumlah ironi. Tatkala dibentuk dan tumbuh dalam zaman Orde Baru yang otoriter,  Komnas HAM periode 1993-1997 telah menunjukkan prestasi yang mengagumkan. Namun pasca 1998, tatkala posisi yuridis dan politis yang semakin menguat dengan berjalannya proses demokratisasi politik dan ditetapkannya UU No. 39/1999, reputasi dan kinerja Komnas HAM justru mengalami kemerosotan yang mengkhawatirkan. Namun, upaya untuk  menjadi benteng keadilan bagi masyarakat akan terus ditingkatkan.
   
Sebelumnya, Komnas HAM mengeluarkan temuan bahwa TNI telah melatih milisi untuk menciptakan kekacauan di Serambi Mekkah, seperti mengubah konflik horisontal menjadi vertikal, konflik antaretnis dan lain-lain, dari sejumlah pengungsi di daerah itu.
Bukan hanya itu, terdapat juga temuan  ketua Ad Hoc Pemantauan HAM Aceh, M M Billah, adanya kuburan yang  diyakini berisi belasan jasad, namun identitas mereka tidak diketahui. Laporan-laporan tentang kuburan massal di Aceh beredar dalam beberapa hari terakhir. Namun, penguasa militer di Aceh membatasi ruang gerak wartawan, sehingga membuat verifikasi independen sangat sulit.
 
Namun belum sempat hal itu dikonfirmasi kepada TNI, Komnas HAM "keburu" menyiarkannya kepada pers. Hal itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, khususnya antara TNI dan Komnas HAM.
   
Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto pada kesempatan terpisah menyatakan, pihaknya menyesalkan sikap Komnas HAM yang
menyiarkan temuan mereka tanpa melakukan konfirmasi terlebih dulu kepada TNI. "Dapat darimana kata ’milisi’ itu. Konflik horisontal-vertikal itu mungut darimana, paham nggak kalau TNI juga punya doktrin yang ada cantolan Undang-Undangnya bahwa kita menganut sistem pertahanan semesta dan sistem keamanan lingkungan," katanya.
  
Melalui dua sistem pengamanan itu, rakyat diberdayakan agar mampu mengamankan dirinya sendiri.  "Jadi tidak berarti dengan sistem pengamanan itu, dapat menjadikan konflik horisontal menjadi vertikal, atau menyiapkan orang Aceh untuk membunuh orang non-Aceh," ujarnya.(Ant/Cih)