Kudus, NU Online
Masih ditemukannya berbagai tindak kekerasan terhadap anak, menunjukkan implementasi UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini bisa disebabkan kurangnya sosialisasi UU tersebut kepada masyarakat bawah.
Demikian pernyataan Sekretaris PC Fatayat Kabupaten Kudus Siti Malaiha Dewi kepada pers Ahad kemarin menanggapi maraknya tindak kriminalitas terhadap anak di berbagai daerah.<>
Menurut Dosen STAIN Kudus ini, memberikan perlindungan hukum kepada anak tidak hanya disaat ditemukan penganiayaan atau akibat kriminalitas lainnya tetapi juga perlu memberikan hak hidup, hak berkembang, hak bersuara dan hak partisipasi.
“Termasuk juga pemerintah kabupaten dalam membuat kebijakan yang obyeknya anak seharusnya dikutsertakan dalam pembahasan. Dengan begitu anak bisa memberikan pengetahuan dan pandangan melalui sudut pandang anak," kata aktifis yang juga sebagai ketua Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Kudus.
Disamping itu, ketua Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Kudus ini menilai, di lingkungan keluarga hak dan perlindungan anak masih banyak ditemukan penyelewengan. Misalnya, masih ditemukan perlakuan orang tua kepada anak yang belum memberikan hak anak hingga di dunia pendidikan.
''Meskipun niatnya baik, namun jika kenyataan untuk mendidik dan mencerdaskan anaknya hingga anak tersebut merasa bosan dan bahkan stress, ini yang patut diperhatikan. Karena bagaimanapun juga masa kekanak-kanakan anak adalah masa keemasan pada usia anak, yang harus diberikan. Dan kenapa harus direnggut?" kata Malaiha Dewi. (adb)
Masih ditemukannya berbagai tindak kekerasan terhadap anak, menunjukkan implementasi UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini bisa disebabkan kurangnya sosialisasi UU tersebut kepada masyarakat bawah.
Demikian pernyataan Sekretaris PC Fatayat Kabupaten Kudus Siti Malaiha Dewi kepada pers Ahad kemarin menanggapi maraknya tindak kriminalitas terhadap anak di berbagai daerah.<>
Menurut Dosen STAIN Kudus ini, memberikan perlindungan hukum kepada anak tidak hanya disaat ditemukan penganiayaan atau akibat kriminalitas lainnya tetapi juga perlu memberikan hak hidup, hak berkembang, hak bersuara dan hak partisipasi.
“Termasuk juga pemerintah kabupaten dalam membuat kebijakan yang obyeknya anak seharusnya dikutsertakan dalam pembahasan. Dengan begitu anak bisa memberikan pengetahuan dan pandangan melalui sudut pandang anak," kata aktifis yang juga sebagai ketua Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Kudus.
Disamping itu, ketua Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Kudus ini menilai, di lingkungan keluarga hak dan perlindungan anak masih banyak ditemukan penyelewengan. Misalnya, masih ditemukan perlakuan orang tua kepada anak yang belum memberikan hak anak hingga di dunia pendidikan.
''Meskipun niatnya baik, namun jika kenyataan untuk mendidik dan mencerdaskan anaknya hingga anak tersebut merasa bosan dan bahkan stress, ini yang patut diperhatikan. Karena bagaimanapun juga masa kekanak-kanakan anak adalah masa keemasan pada usia anak, yang harus diberikan. Dan kenapa harus direnggut?" kata Malaiha Dewi. (adb)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua
