Hasyim Muzadi : NU Pasti Masuk Kabinet

Surabaya, NU ONline
Cawapres PDIP KH Drs A Hasyim Muzadi mengaku orang Nahdlatul Ulama (NU) pasti masuk jajaran kabinet dalam pemerintahan mendatang jika dirinya bersama Megawati menjadi pemimpin. "Kalau NU jangan ditanya, nanti akan masuk sendiri, tapi kabinet itu baru dibicarakan pola-nya, kami belum melakukan rekruitmen," katanya di Surabaya, Sabtu, sesaat singgah ke gedung PWNU Jatim.
    
Menurut Ketua Umum PBNU non-aktif itu, pola yang dikembangkan tim Mega-Hasyim adalah keseimbangan antara aspiratif, efektif, dan profesional. "Aspiratif berarti semakin banyak menampung kalangan yang ada di masyarakat, karena pemerintahan mendatang memang tidak mungkin berdiri sendiri," katanya.

Namun, lanjut Hasyim, pola aspiratif itu juga harus diseimbangkan dengan pola efektif, karena tanpa kabinet yang efektif akan menyebabkan terjadi dis-integrasi. "Kabinet memang bisa pelangi tapi kalau tak diatur secara efektif akan memunculkan loyalitas yang tak jelas antara loyalitas kepada presiden dan loyalitas kepada partai. Kabinet jangan dikapling-kapling secara politik," ungkapnya.

Namun, katanya, pihaknya tetap memperhatikan kepentingan parpol, karena parpol itulah yang memiliki basis di parlemen. "Kalau kita abaikan parlemen, kita takkan bisa bekerja untuk rakyat," tegas Hasyim.

Tentang pola profesional, ia mengatakan profesionalitas juga penting untuk orang yang menguasai bidang keahliannya dan mau bekerja secara lintas departemen. "Jangan seperti dulu, orang di departemen jalan sendiri-sendiri, bahkan belum selesai tugas-nya minta berhenti untuk ’nyapres’ sendiri. Itu tak bagus. Kita ingin ada loyalitas dan keutuhan program dan unit," katanya.

Mengenai kriteria orang yang masuk ke dalam pola itu, ia mengatakan mereka harus memiliki kesamaan platform dalam NKRI, persamaan, dan sebagainya.

Ditanya tentang rencana koalisi di luar koalisi PDIP, Golkar, PDS, dan PPP, ia mengatakan ada kemungkinan koalisi akan bertambah, tapi pihaknya tak ingin mendahului rencana partai yang bersangkutan. "Kalau pola yang dikembangkan itu ada yang membuat orang atau kelompok yang dirugikan, maka mereka harus menerima dan melihat bahwa hal itu menguntungkan kepentingan bangsa," katanya. (atr/cih)