Gus Solah: Capres NU Tetap Harus Melalui Partai

Jakarta, NU Online
Soal  pencalonan presiden,  NU sebagai organisasi massa keagamaan  tidak mengajukan calon, sebab masalah tersebut  telah ditetapkan melalui mekanisme   pintu partai. "Urusan capres harus melalui pintu partai politik. Siapa pun warga nahdliyin yang ingin menjadi capres, termasuk Ketua PB NU KH  Hasyim Muzadi, harus berangkat dari partai. Kalau Pak Hasyim sudah resmi mencalonkan, konsekuensinya, dia harus mundur,"Ujar Ketua PBNU KH Solahuddin Wahid kepada wartawan di  Tuban Jawa Timur, kemarin.

Semula banyak kalangan mencemaskan munculnya calon presiden dari NU  yang tidak sama dengan aspirasi PKB. Terutama menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden, pertemuan antar kiai di beberapa  pesantren meningkat.  Namun menurut Solahuddin,  hal itu tidak perlu dicemaskan karena tidak terkait pencalonan presiden. "Untuk PKB, jelas Gus Dur. Itu sudah keputusan terakhir," ujarnya setelah peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU) Tuban.

Masih soal dukungan terhadap Gus Dur, apakah dukungan tersebut secara struktural memiliki kekuatan l yang mengikat? Gus Solah tak langsung menjawab. Setelah menghela napas sebentar, dia langsung menegaskan bahwa dukungan itu sudah aspiratif sesuai suara serta usul dari bawah.

Namun jika Gus Dur berhalangan, para kiai sepakat mengajukan nama KH Hasyim Muzadi  dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai  penggantinya. Mengenai soal ini, Gus Solah  beberapa kali menegaskan bahwa  mantan ketua PWNU Jatim itu  harus non-aktif terlebih dahulu dari NU. "Yang peling penting, mekanismenya melalui partai, tidak melalui PBNU. PBNU hanya mengirimkan kader terbaiknya,"lanjut Gus Solah. 

Di kalangan PBNU, aspirasi yang berkembang memang menghendaki kader NU dapat maju jika Gus Dur berhalangan. Meski demikian, hal itu tidak dapat diputuskan, sebab sudah ada aturan penajuan melalui partai.

Selain Gus Sholah, ikut mendampingi dalam peletakan batu pertama pembangunan RSNU Tuban itu, antara lain, Anhari Ahmadi, staf menteri kesehatan (Menkes) Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rentan, Ketua Umum Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua DPRD Jatim Bisri Abdul Jalil, M. Zein (konsultan ekonomi PB NU), dan Sugiyat (konsultan kesehatan. (MA)