Enceng: Semua Lapisan Pengurus NU Perlu Merumuskan Antisipasi Konflik Dalam Pilkada

Jakarta, NU Online
Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara langsung di berbagai daerah, kerentanan akan munculnya konflik-konflik dalam proses politik tersebut sangat terbuka seiring aturan Pilkada memiliki titik lemah yang cukup siknifikan  Karena itu, pengurus Nahdlatul Ulama (NU) dari semua level kepengurusan perlu segera mengantisipasi dampak buruk yang sangat mungkin terjadi.

Demikian dikatakan Enceng Shobirin Nadj, peneliti dan pengamat sosial politik dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) kepada NU Online di Jakarta, Rabu (26/1).

"Titik lemah aturan Pilkada berada pada ketiadaan mediator-mediator yang dibutuhkan untuk mendamaikan konflik," kata peneliti yang akrab dengan nama panggilan Enceng ini.

Pentingnya mediator justeru muncul mengingat Undang - Undang Pilkada No. 32 Tahun 2004 mengundang banyak perdebatan. Di antaranya, mengenai ketentuan seorang calon kepala daerah harus diajukan oleh partai politik (parpol) yang ada dalam DPRD. Ketentuan ini tentu akan mengecewakan tokoh-tokoh yang memiliki banyak pengikut di daerah-daerah, namun bukan dari kalangan Parpol. 

"Jika UU Pilkada No. 32 Tahun 2004 jelas-jelas pembacaannya bisa multitafsir, dan membuka peluang lebar terjadinya konflik, sudah seharusnya terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang pentingnya mediator. Inilah anehnya, struktur yang dibutuhkan  untuk melakukan resolusi konflik justeru tidak dicantumkan dalam aturan Pilkada," ungkap anggota Komisi Perlindungan Konsumen Indonesia ini.

Karena struktur yang seharusnya bertugas merundingkan pemecahan konflik ini dikosongkan, menurut Enceng, maka para pengurus NU mulai dari PBNU hingga jenjang di bawahnya perlu segera mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ketegangan politik yang muncul sebagai ekses negatif pelaksanaan Pilkada. 

Karena Pilkada akan sudah dimulai sekitar bulan Agustus hingga September 2005 serentak di seluruh daerah-daerah di Indonesia, menurut Enceng, maka menjadi  penting antisipasinya segera dibuat oleh jajaran pengurus NU.

"Fungsionaris NU perlu  mengambil langkah-langkah antisipasi agar dalam Pilkada tidak terjadi kekerasan, karena kekerasan dapat terjadi baik di daerah yang rawan konflik maupun tidak," katanya menandaskan.

Selain itu, terkait dengan refleksi Ulang Tahun NU ke-79 yang jatuh hari ini, Rabu, 26 Januari, menurut Enceng, tujuan sosial keagamaan yang telah ditetapkan ketika NU didirikan, harus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

Dalam kaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah yang segera datang, para pengurus NU harus membuat garis kebijakan yang jelas, supaya momentum Pilkada tidak dimanfaatkan elit-elit NU untuk kepentingan pribadi.

"Garis kebijakan itu harus diletakkan dalam kerangka dasar, bahwa politik NU bukan politik praktis, melainkan politik ke-Ummat-an," urainya detil.

Dalam hal ini, Pilkada perlu diperhitungkan sebagai sarana untuk mewujudkan politik ke-Ummat-an tadi. "Untuk mewujudkan kesejahteraan warga NU, pengurus NU di daerah-daerah perlu menjadikan Pilkada sebagai sarana  pendidikan politik warga," katanya.

Dengan demikian, menurut Enceng, para pengurus NU perlu menempuh 3 langkah konkret dalam rangka pendidikan politik warga atau jama'ahnya. Pertama, lanjut Enceng,  penjelasan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin politik di daerah; kedua kesadaran tentang pentingnya politik pemilihan kepala daerah bagi warga NU, dan terakhir, yaitu mengenai warna kepemimpinan daerah bagi NU, dalam hal ini pemimpin NU harus membuat garis kebijaksanaan politik yang jelas, tentang pemimpin daerah yang seperti apa yang sesuai dengan kriteria NU. (Dul)