Di Balik Pembubaran TP3 BBM

Jakarta, NU Online
Sejak menjalankan tugasnya pada Juli 2000 hingga Maret 2004, Tim Koordinasi Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan  Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik (TP3BBM / Tim Terpadu) telah berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 2,145 triliun.

Selama periode tersebut,  Tim Terpadu (Tim Du) telah menghabiskan biaya operasional sebesar Rp 10,717 miliar. Dibanding  dengan hasil temuan dan uang negara yang bisa diselamatkan, biaya operasional Tim Du selama kurang lebih 4 tahun boleh dibilang relatif kecil, yaitu hanya sebesar 0,49 persen.

“Inilah yang tampak aneh, kenapa Tim Du justeru dibubarkan pemerintah,”kata mantan Ketua II Tim Du Soenaryo Kusman kepada NU Online, Jumat (16/7).

Karena terasa janggal, dicocokkan dengan nalar pun tambah tidak masuk di  akal.  Sebab keputusan itu nyata-nyata bertolakbelakang dengan penilaian positif saat Tim Du menjelaskan hasil kerja mereka di depan rapat jajaran kementerian  perekonomian, keuangan dan industri (Ekuin), Batur (Badan Pengatur) dan Pertamina pada 14 April bulan lalu. Tidak sia-sia, kerja keras Tim Du selama ini berbuah pujian dari jajaran kementerian Ekuin.   “Dengan mengangkat kedua jempolnya, Pak Dorodjatun mengungkapkan kegembiraannya atas keberhasilan Tim Du mencegah kerugian Negara,”ungkap Kusman mengenai respon peserta rapat kementerian Ekuin.

Setelah ditelusuri, ihwal pembubaran  Tim Du diduga berkaitan dengan pemeriksaan terhadap impor BBM dari China dan Singapura. Menurut Kusman, BBM yang diimpor dari kedua negara tersebut berupa premium atau unleaded gasoline sebesar 1.071.187.069.280 liter dengan menggunakan kapal tanker.

Lebih lanjut, menurut Kusman, dari total volume impor tersebut, sejumlah 638.630.765,6664 liter mempunyai ron (kandungan pertamax), namun semuanya dijual dengan harga premium. Sebaliknya, di sebagian besar SPBU, Tim Du banyak menemukan Pertamax dioplos. Padahal kalau di-blending (dicampur) dengan menambahkan sedikit zat additive (bahan tambahan) sudah bisa jadi pertamax. Karena tidak dilakukan, kata Kusman, maka pertamina rugi sebesar Rp 312,9 miliar. Total kerugian itu diperoleh dari kalkulasi 638.630.765,6664 (Rp 2.300 - Rp 1.810). 

Akibat pemeriksaan itu, menurut Kusman, Direktur Hilir Pertamina, Harry Poernomo tidak senang, karena itu, kata Kusman, dia meminta kepada Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro  untuk menghentikan kelanjutan penyelidikan oleh Tim Du. Di luar dugaan Harry Poernomo,  permintaan itu ditolak Yusgiantoro  setelah menteri ESDM itu   mendapat penjelasan perihal penyelidikan itu oleh Ketua Pelaksana Harian Tim Du Slamet Singgih pada Maret bulan lalu. Tak urung penjelasan gamblang Slamet Singgih menguatkan tekad  menteri ESDM agar  penyelidikan tersebut  dilanjutkan.

Tak kalah aneh, menurut Kusman, setelah Hari Purnomo gagal mempengaruhi keputusan menteri ESDM, kali ini giliran Komisaris Pertamina Roes Aryawidjaya mempersoalkan pemeriksaan Tim Du terhadap impor minyak tersebut. “Apa kewenangan Tim Du melakukan pemeriksaan impor minyak tersebut,”kata Kusman menirukan Roes Aryawidjaya.

NU Online yang sudah berusaha menghubungi Harry Poernomo maupun Roes Aryawidjaya tidak berhasil, pada Senin (19/7) hanya berhasil menemui bagian Humas Pertamina Mochamad Harun. Ketika dimintai klarifikasi tentang hal tersebut, Harun mengatakan,“Tidak ada keberatan dari Pak Harry Poernomo atas pemeriksaan impor BBM itu, karena kita juga diperiksa BPK juga BPKP,”jawab Mochamad Harun. Dia juga menambahkan, bahwa sebelum BBM itu dibayar oleh Departemen keuangan, itu harus diperiksa lebih dahulu oleh auditor; BPK atau BPKP, jadi kalau mungkin ada hal-hal seperti itu kan sudah dapat diketahui.

Karena Harun menjelaskan tentang pemeriksaan oleh auditor keuangan, NU Online meminta penjelasan Harun khusus  informasi tentang upaya penghentian pemeriksaan yang dilakukan Tim Du, bukan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor keuangan,   Humas Pertamina yang akrab dipanggil Harun ini menjawab,”Dari dulu kan kita bantu dia (Tim Du: Red.) memeriksa di mana saja, apalagi kita sadar dalam BBM tersebut terdapat   subsidi negara, jadi Pertamina tidak ada masalah dengan pemeriksaan itu, malah TP3 BBM (Tim Du: Red.) dulu juga membantu kita memberikan laporan kalau ada orang kita (Pertamina: Red.) yang terlibat kemudian kita berikan sanksi atau peringatan, cuma sejak dibubarkannya TP3 BBM, praktis peran itu dijalankan pihak kepolisian,”kata Harun.

Lebih lanjut Harun menjelaskan, “Jika pengawasan distribusi BBM dahulu dikerjakan oleh TP3 BBM dengan pihak kepolisian, sejak TP3 BBM dibubarkan,  praktis saat ini kami tinggal hanya b