Ajaran Aswaja Harus Menemukan Relevansi Sosialnya

Yogyakarta, NU Online
Berbagai prinsip dalam ajaran Islam ala ahlussunnah wal jama’ah (Aswaja) yang menjadi pegangan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) harus mengalami proses kontekstualisasi dan menemukan relevansi sosialnya.

Konsep kulliyatul khoms (lima prinsip universal Islam), yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta, selama ini hanya dipandang dalam level individu. Jika relevansi sosialnya ditemukan, maka berbagai kebijakan seperti penaikan BBM, privatisasi, liberalisasi, adalah bentuk-bentuk kebijakan yang secara langsung dan tidak langsung mengancam terpenuhinya lima prinsip itu.<>

Demikian poin penting dalam Wokrshop Penguatan Peran Syuriyah yang diadakan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diikuti sekitar 60 kiai muda dari lima Pengurus Cabang NU (PCNU) se-DIY. Kegiatan ini dilaksanakan di di Hotel Istana Jalan HOS Cokroaminoto Tegalrejo Yogyakarta selama dua hari pada hari Senin-Selasa (19-20/5) pekan lalu.

Tujuan diadakannya acara ini adalah melakukan penguatan ajaran Aswaja dan perangkat analisis sosial, serta pemetaan berbagai problematik masyarakat kontemporer.

Sekretaris PWNU DIY, Drs HA Zuhdi Muhdlor M.Hum., mengatakan, materi yang dibahas antara lain tentang pengendalian konflik, pemetaan analisis sosial, gerakan Islam kontemporer dan tema-tema lain yang dianggap relevan untuk saat ini.

”Halaqah kiai muda NU tersebut menghasilkan beberapa analisis sosial serta rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pengurus NU di semua tingkatan,” katanya.

Menurut Ketua Panitia Halaqah, KH Tamyiz Muharram MA, halaqah memunculkan harapan yang sangat menggembirakan, karena para kader ulama tersebut dengan antusias membuat RTL (Rencana Tindak Lanjut) yang akan segera dilakukan di cabang masing-masing. Bahkan halaqah di cabang akan melibatkan para kiai di tingkat Ranting dan Anak Ranting.

Peserta di bagi dalam 8 kelompok kecil untuk memperdalam dan mendiskusikan materi-materi analisis sosial , resolusi konflik, krisis pangan dan energi, hak asasi manusia (HAM), pemetaan sosial ekonomi dan politik, kulliyatul khoms, mabadi’khoirul ummah (prinsip hidup umat terbaik), fikroh nahdhiyyah (landasan berfikir NU), dan lainnya.

“Pelatihan ini mencoba untuk mengembangkan paradigma berpikir dan berorganisasi yang didasarkan atas problem-problem riil di masyarakat sehingga berbagai prinsip ajaran Aswaja mengalami proses kontesktualisasi dan menemukan relevansi sosial dan intelektual,” kata Kiai Tamyiz.

Dikatakannya, forum bukan semata-mata mengkaji ulang teks namun juga membedah realitas sosial secara komprehensif dan mendalam. Dengan pelatihan ini, peserta mengungkapkan bahwa apa yang akan dilakukan lembaga Syuriyah lebih terarah dan sistematik, tidak lagi seremonial, atau hanya berpatok pada fungsi-fungsi ritual keagamaan.

Salah satu fasilitator Pelatihan, Mustafied, yang menangani topik analisis sosial dan kulliyatul khoms, menututrkan, dialektika peserta sangat dinamis. Analisis terhadap realitas yang menggabungkan perangkat analisis sosial dan teks memunculkan temuan-temuan kritis.

“Seperti temuan dalam analisis kenaikan BBM, misalnya, di samping sebagai instrument eksploitasi sumber daya minyak yang semakin ekstensif (karena 80% industry perminyakan dikelola asing), dan dampaknya kian memiskinkan masyarakat, dalam pesrpektif kulliyatul khoms, kebijakan ini harus ditolak karena berpotensi mengancam pinsip khifdhul-mal (memelihara harta) warga negara yang memiliki hak konstitusional.

Sementara itu pola kebijakan Bantual Langsung Tunai (BLT) yang dianggap tidak mendidik masyarakat, berpotensi menjatuhkan martabat dan harga diri masyarakat, yang berarti jika dilihat dalam perspektif kulliyatul khoms mengancam dimensi prinsip khifdhul-irdh (memelihara kehormatan). (ron/dun)