99 TKW di Penjara Kuwait, Sarbumusi Desak Pemerintah Cekatan

Jakarta, NU Online
Angka 99 bagi warga nahdliyin adalah angka mistis dan mengandung nuansa religi. Namun angka 99 bagi Sarikat Buruh Muslimin  (Sarbumusi) NU  adalah  angka yang mengerikan. Bagaimana tidak, pada saat para pemimpin negeri ini sibuk  mengurus dirinya sendiri, 99 tenaga kerja wanita Indonesia mendekam di penjara negeri Kuwait dalam keadaan mengenaskan.

Seperti dilaporkan, dalam kunjungannya ke  rumah tahanan TKW milik departemen Imigrasi di distrik Sulaiba  Kuwait, Menakertrans Jacob Nuwawea disambut deru tangis TKW. Diantara mereka terdapat sekitar 10  TKW menggendong anak bayi dari hasil hubungan gelap dengan penduduk setempat atau sesama  pekerja asing di Kuwait.

Tragisnya, mereka tidak pernah mengetahui nasib mereka sendiri selama berbulan-bulan dalam tahanan dengan kondisi sangat mengenaskan. Mereka tidak diberi makanan yang layak, tidak ada sabun, pasta gigi dan keperluan dasar lainnya.

Pihak Sarbumusi menyatakan kecewa dengan perwakilan Indonesia di negeri para Ameer tersebut. "Kedatangan Pak Menteri Jacob ke lokasi penahanan mungkin menghibur, akan tetapi apakah urusan mereka dapat diatasi?"tanya Wakil Sekjen Sarbumusi Alfanny, SS kepada NU Online, Rabu.

Bagi mantan aktivis PMII Universitas Indonesia tersebut,  para buruh migran Indonesia tidak selayaknya dikirim ke luar negeri tanpa dilengkapi perlindungan hukum dan jaminan lain seperti asuransi jiwa dan kesehatan. "Kita tidak sedang ekspor barang komoditi, mereka adalah manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi. Seharusnya ada kesepakatan tingkat negara dengan negara, G to G agar buruh migran kita terjamin dan merasa nyaman selama bekerja,"lanjutnya.

Yang terjadi, jelas Alfanny, pemerintah banyak tidak mau tahu dan perwakilan pemerintah di negara bersangkutan  kurang memperhatikan hal yang demikian. Hal yang sama juga terjadi di Arab Saudi dan Malaysia. "Oleh karena itu, sebagai Sarbumusi meminta betul kepada menteri tekait untuk membicarakan masalah ini secara lintas sektoral dan secara tuntas. Ini untuk menghindari penyelesaian Ad Hoc yang sampai sekarang masih digemari pejabat. 99 TKW itu harus cepat diselamatkan. Tindakan pemerinah harus kongkrit,"ujar Alfanny lagi. (MA)