190 Kabupaten Masuk Daerah Tertinggal

Jakarta, NU Online
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mencatat 190 kabupaten dari 434 kabupaten di seluruh Indonesia masuk dalam kategori daerah tertinggal. Dari jumlah tersebut 63 persen berada di Kawasan Timur Indonesia, 28 persen di Sumatera dan delapan persen di Jawa-Bali.

Demikian dikatakan Menteri Negara PDT Syaifullah Yusuf  kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/12) kemarin.

Dikatakan Syaifullah, penentuan daerah tertinggal tersebut berdasarkan Potensi Desa 2003 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2002. Oleh karena itu, menurut Syaifullah, kementeriannya akan melakukan verifikasi dan validasi lagi sehingga jumlahnya kemungkinan akan berkurang karena tentu ada perubahan selama dua tahun terakhir.

Untuk keperluan verifikasi dan validasi tersebut, Kementerian PDT membentuk lima desk yang akan menangani kritik, atau masukan lain yang dibagi atas lima zona, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Sulawesi, dan Papua. "Jika ada keberatan disebut daerah tertinggal nanti akan kita respons melalui desk ini. Kita akan lebih senang jika ternyata daerah yang tertinggal jumlahnya semakin berkurang  dari angka 190," katanya.

Dalam menentukan daerah tertinggal, Kementerian PDT menggunakan enam kriteria dasar yakni perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah.  Selain itu, berdasar kabupaten yang berada di daerah perbatasan antarnegara dan gugusan pulau-pulau kecil, daerah rawan bencana, dan daerah rawan konflik.

Untuk mengatasi daerah tertinggal tersebut, Kementerian PDT menetapkan lima program prioritas yakni pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pengembangan daerah perbatasan, pengembangan sarana dan prasarana, serta pencegahan dan rehabilitasi bencana. "Di setiap daerah tentu prioritas kebutuhan berbeda sehingga terapi penangannya juga tentu berbeda, oleh karena itu kami merencanakan untuk duduk bersama dengan para stakeholders (pemangku kepentingan) daerah-daerah tersebut," kata Ketua Umum PP GP Ansor ini.

Dikatakan, kementerian PDT sedang mendalami kemungkinan dibuat pilot projeck daerah tertentu sebagai percontohan. Namun program tersebut tidak bisa dijadikan replikasi untuk daerah lain. Sebab setiap daerah memiliki problem atau permasalahan berbeda, sehingga penanganannya juga berbeda. “Jadi kebijakannya tidak bisa disamaratakan ke seluruh daerah,” katanya.

Apa permasalahan terbesar daerah teringgal? Syaifullah mengatakan pada umum daerah tertinggal mempunyai masalah Sumberdaya Manusia, terisolirnya suatu wilayah sehingga menyulitkan akses ekonomi, terbatasnya akses permodalan, akes informasi dan komunitas adat terpencil. “Perlahan persoalan ini akan kami atasi,” tambahnya.

Oleh karena itu, kementrian ini menargetkan pada 2009 sudah berkurang jumlah daerah tertinggal, menurunnya indek kemiskinan yang terisolasi, meningkatkan laju pendapatan penduduk dan tercapainya rehabilitas dan pemulihan pembangunan daerah. Sedang program jangka pendek, yaitu berkurangnya isu kesenjangan antar daerah. Munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah teringgal. Hilangnya daerah yang terisolasi. Berkurangnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Meningkatknya pendapatan per kapita penduduk daerah tertinggal. (sby)