Pengharaman Gelar Kiai Bukan Manuver Muktamar

Jakarta, NU Online Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saiful Bahri Anshori berharap pengharaman pemakaian gelar kiai oleh seseorang yang tidak memiliki pesantren bukan bagian dari manuver menjelang suksesi ketua umum PBNU pada muktamar mendatang. “Kita berharap ini tidak terkait dengan pemilihan ketua umum PBNU mendatang, terutama untuk menghambat calon ketua umum yang kebetulan tidak memiliki pesantren,” kata di Jakarta, Selasa (16/2). Lagi pula, lanjut Saiful, sudah saatnya pemikiran bahwa ketua umum PBNU mesti bergelar kiai harus diubah. Menurutnya, pemilihan ketua umum seharusnya didasarkan kepada kemampuan menjalankan organisasi, bukan pada gelar atau simbol. Wacana ketua umum tanfidziyah PBNU tidak harus dari kalangan atau pemilik  pesantren sebelumnya digulirkan KH Abbas Muin, salah seorang ketua PBNU. Menurut Abbas, ketua umum yang bukan dari kalangan pesantren justru bisa terhindar dari konflik kepentingan a

Selasa, 16 Februari 2010 | 03:05 WIB