Opini

Mbah Ali, NU, dan Politik Kebangsaan

Sab, 27 Januari 2018 | 15:30 WIB

Mbah Ali, NU, dan Politik Kebangsaan

KH Ali Maksum Krapyak

Oleh: Gugun El-Guyanie

Kiai Haji Ali Maksum, kerinduan berjuta-juta santri di tanah air ini kepada beliau hingga kini tak kunjung terobati. Dari sentuhan ritmis Mbah Ali Maksum, lahir tokoh-tokoh besar NU yang sekaligus bangsawan dan guru bangsa. Ada Kiai Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU), Gus Mus—yang ulama, budayawan dan cendekiawan, Masdar F Mas'udi (Syuriyah PBNU), dokter Fahmi Saefuddin—seorang dokter yang menunggui Kiai Ali Maksum menjelang wafat, almarhum KH Cholil Bisri yang mantan Wakil Ketua MPR RI. Ada juga As'ad Said Ali yang mantan Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN). Tentu juga guru bangsa; Gus Dur yang dipoles khusus oleh Mbah Ali.

Mbah Ali dan sakralitas Krapyak telah melahirkan generasi multitalenta. Santri-santri produk Krapyak zaman Mbah Ali tidak harus menjadi kiai yang berjubah dan berjenggot, namun mengutamakan spirit keulamaan dan keindonesiaan. Ada santri yang budayawan, ada santri yang ulama sekaligus politisi, ada santri yang dokter dan teknokrat.

Supremasi keulamaan dalam sosok Mbah Ali, memberi bukti bahwa ulama adalah pewaris para nabi, al ulama waratsatul anbiya'. Ulama yang bukan sekedar memiliki otoritas keilmuan agama (ulumuddin), juga bukan semata-mata pencapaian maqam spiritual tertinggi. Atau bukan pula sekedar kuantitas berapa besar pengakuan umat dan para pengikutnya.

Kiai Ali, yang manusia biasa, bukanlah profesor universitas yang ahli dalam satu bidang keilmuan an sich. Bukan pula seorang asketis, yang zuhud-nya meninggalkan keruwetan dan gaduhnya konstelasi dunia fana.

Dalam subyektivisme saya pribadi, Mbah Ali adalah makrokosmos, kemenyeluruhan yang merangkum partikularisme yang sempit. Atau dalam terminologi Al-Qur'an; ashluha tsaabitun wa far'uha fis samaa'—bagaikan pohon yang akarnya menghujam di kedalaman bumi, namun cabang dan rantingnya merangkai-rangkai ke langit.

Tipologi ulama yang demikian, yang tercermin dalam keteduhan Mbah Ali, tak akan pernah terperangkap dalam dikotomi dunia-akhirat. Kesibukannya untuk melayani kebutuhan duniawi umat, tak sedikit pun mengurangi derajat kemesraannya dengan Allah. Atau jika dibalik, kekhusyukan dan keintimannya dalam jagad spiritual, tak sedikitpun meninggalkan peran horisontal-sosialnya.

Para nabi dan para ulama, sebagaimana pula Mbah Ali—dalam terminologi Emha Ainun Nadjib—bagaikan rembulan. Cahaya matahari, sebagai simbol ke-Maha Kuasa-an Allah, bumi sebagai simbol pluralitas ciptaan dan kemajemukan peradaban umat. Para nabi, para ulama, juga para pemimpin adalah rembulan yang bertugas memancarkan cahaya cintanya matahari untuk menerangi kegelapan di muka bumi.

Mbah Ali adalah rembulan pada zamannya, yang mentransfer rahmat cinta-Nya Allah untuk menjadi 'pelayan' umat, menerangi kegelapan dengan cahaya. Karena Mbah Ali adalah rembulan yang selalu purnama, hingga akhir hayatnya selalu memancarkan sinarnya.

Masihkah hari ini kita jumpai rembulan bersinar? Adakah kita merasa bahwa bumi kita hari ini selalu gerhana? Ya, generasi yang hidup di abad 21, adalah generasi yang hidup di bumi kegelapan, karena rembulan tak memancarkan cahaya dari matahari. Karena rembulan mereduksi cahaya matahari, sehingga gerhana terus terjadi. Bumi tanpa cahaya, anak-anak hidup tanpa pegangan nilai, umat berjalan menapaki globalisasi tanpa kepengasuhan dari ulama yang tipologi dan kharismanya seperti ulama-ulama terdahulu.

Tentu masih ada kiai-kiai dari pedalaman pelosok desa yang ketulusannya tak tergerus sedikit pun oleh hiruk pikuk Pemilu, Pilkada, Pilgub, atau Kongres Partai Politik. Namun ada pula sebagian kiai yang berebut kursi legislatif dan kursi gubernur dan bupati—tentu dengan cita-cita kemaslahatan umat. Meminjam humor Gus Mus yang juga santri Mbah Ali; "Kalau kita sowan kepada kiai-kiai zaman dulu, semacam Kiai Ali, begitu sowan semua urusan menjadi lapang. Kalau sekarang, orang sowan kepada kiai, urusannya tambah ruwet, diajak mendukung calon bupati ini, mendukung partai itu..."

Tak ada masalah sebenarnya dengan institusi politik dan segala bentuk manuvernya. Mbah Ali sendiri yang pernah terlibat menjadi anggota konstituante mengajarkan bahwa politik tak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam, karena memiliki arti penting sebagai bentuk khidmah kepada bangsa dan negara. Beliau sering mengutip pernyataan sahabat Utsman bin Affan "Innallaha layaza'u bissulthon ma laa yaza'u bil qur'an"—Sesungguhnya Allah akan mencegah kemunkaran dengan penguasa apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Qur'an. Jelas, misi politik Mbah Ali bukanlah politik kekuasaan, tapi tak lain adalah misi politik moralitas kebangsaan, dalam bahasa Al-Qur'an, disebut misi amar ma'ruf nahi munkar.

Keterlibatan politik Mbah Ali pada wilayah politik yang dianggap tabu pada saat itu, memberikan bukti bahwa hubungan agama dan politik harus dibangun secara harmonis. Mbah Ali, yang terpilih sebagai Rais 'Aam PBNU (jabatan tertinggi dalam struktur PBNU) dalam Munas Alim Ulama NU di Kaliurang tahun 1981, memiliki kontribusi terbesar dalam menyelamatkan NU dari jebakan politik praktis yang destruktif.

Dalam Munas Alim Ulama 1983 di Situbondo, beliau yang mengawal keputusan NU kembali kepada khittah 1926, sekaligus menerima asas tunggal Pancasila. Suatu keputusan maha penting, karena NU harus berdiri independen, bukan menjadi partai politik, juga tidak berafiliasi kepada partai politik tertentu. Bahkan, penerimaan terhadap asas tunggal Pancasila, seribu langkah lebih maju daripada kelompok Islam lain yang menganggap Pancasila adalah thaghut—sesembahan selain Allah.

Sampai hari ini, fondasi-fondasi ke-NU-an, sekaligus fondasi kebangsaan yang diajarkan Mbah Ali kepada santri-santrinya, memantapkan nasionalisme NU. Mbah Ali mengajarkan; menjadi NU seratus persen, juga menjadi nasionalis seratus persen. Atau dalam perspektif yang lebih umum; menjadi Muslim Indonesia, bukan menjadi Muslim yang hidup di bumi Indonesia, tetapi berbudaya Arab, berjubah gaya Arab dan berjenggot gaya Arab.

Wallahu a'lam bishawab.

*
Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sekretaris LPBH PWNU DIY.