Ribuan Guru di Sekolah Rakyat Mundur, Pakar Sebut Proses Seleksi Bermasalah

Jakarta, NU Online

Ribuan guru di Sekolah Rakyat mengundurkan diri. Diketahui, sekolah rakyat merupakan salah satu program pendidikan yang diberikan oleh masyarakat secara cuma-cuma yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Sosial, untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas dan memutus rantai kemiskinan. 

Dari huru-hara banyaknya guru yang hengkang ini, Edi Subkhan, salah satu pakar pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes) menyebut sebab masalah guru di Kemendikdasmen belum usai hingga saat ini.

"Salah satu masalah dari sekolah rakyat ini dikaitkan dengan soal rekrutmen guru adalah, bahwa masalah guru di Kemendikdasmen saja belum tuntas, malah membuka lowongan guru baru. Di Kemendikndasmen masih banyak guru honorer, yang antre PPPK, dan lainnya," kata Subkhan saat dihubungi, Kamis (7/8/2025).

Edi menyebut, informasinya belum jelas kapan diangkat dan ditempatkan di mana, justru pemerintah melalui Kemensos mengangkat guru lain untuk mengajar di sekolah rakyat.

"Ini menurut saya tidak berempati dengan guru-guru tersebut. Akan lebih baik kalau guru-guru yang sudah lulus dan layak diangkat P3K dan sejenisnya tersebut yang diutamakan untuk jadi guru di sekolah rakyat. Banyak kasus guru-guru tersebut sudah resign karena lolos P3K tapi karena tidak jelas akhirnya sekarang menganggur," imbuhnya.

Tak hanya itu, Subkhan menyampaikan kembali jika dengan adanya sekolah rakyat justru bisa jadi peluang mereka untuk diperjelas statusnya, tapi justru yang direkrut sebagai guru adalah yang lain, bukan mereka yang sedang menunggu ketidakpastian.

Alasan Guru Sekolah Rakyat Mundur

Menurut Edi, perihal gaji dan jarak itu juga menjadi faktor pemicu yang dialami guru di Sekolah Rakyat. "Sebenarnya sangat jarang calon guru mendaftar sebagai guru kemudian mundur, bahkan di sistem rekrutmen di Kemendikdasmen sekalipun. Nah, kasus rekrutmen guru sekolah rakyat yang dilakukan oleh Kemensos bekerja sama dengan Kemendikdasmen ini menunjukkan bahwa sistem seleksinya bermasalah," paparnya. 

Terdapat prosedur atau informasi yang tidak terbuka, hingga guru merasa posisi atau tempat yang dilamar tidak sesuai dengan penempatan, atau gaji tidak sesuai, dan seterusnya. 

"Ini yang harus diperbaiki, walau sebenarnya ini bukan masalah utama ya, mundurnya guru, juga siswa, sekadar menunjukkan atau merupakan sinyal rasanya ada yang salah dengan kebijakan ini," tandas Subkhan. 

Hal yang fundamental disampaikan oleh Subkhan merujuk pada argumen lahirnya sekolah rakyat itu sendiri. 

"Kalau memang ingin memutus rantai kemiskinan, sebaiknya anak-anak diberikan beasiswa yang dekat dengan jarak rumahnya. Selain itu terkait dengan fasilitas seperti asrama sebenarnya tidak perlu. Lebih baik dikirim ke boarding school dan diberi beasiswa. Ini lebih efisien dibanding kebijakan sekolah rakyat sekarang," jelasnya.

Menurutnya, peraturan dari pemerintah terlalu banyak pengeluaran untuk renovasi gedung lama, bangun gedung baru, rekrutmen guru banyak, dan lainnya. 

"Kalau dihitung-hitung soal efisiensi, tentu sekarang tidak efisien. Sebenarnya kalangan menengah ke bawah sudah banyak lembaga yang mengurusnya, ada PKBM, ada rumah singgah, ada panti asuhan, ada pendidikan alternatif, komunitas belajar, dan lainnya. Ini memperlihatkan pemerintah sekadar ingin buat gebrakan tapi tidak paham peta realitas pendidikan kita di bawah," terangnya.

Ia berkata, jika pemerintah semestinya melakukan pilot project terlebih dahulu untuk merealisasikan program sekolah rakyat. "Dari pilot project tersebut dipantau, dimonitoring, dievaluasi periodik, nanti akan ketahuan punya potensi berhasil atau tidaknya berapa persen. Dari situ bisa di-scale up yang lebih luas," ujarnya.

 

Keunggulan yang ditonjolkan Sekolah Rakyat adalah tersedianya asrama, dan muatan dari kurikulum nasional yang di dalamnya ada penguatan karakter, keterampilan hidup, dan lainnya. 

"Kalau begitu, mengapa kemudian dibedakan dari kurikulum sekolah pada umumnya, terutama sekolah negeri? Kalau memang kurikulum nasional plus itu bagus, mengapa sekolah lain kurikulumnya kurikulum nasional saja, padahal semua kurikulum tujuannya sama, mencerdaskan kehidupan bangsa," tutur Edi Subkhan.

Menurut dia, semua cakupan pembelajaran di sekolah didalamnya terdapat pendidikan karakter.

"Saya lihat semuanya sama. Cuma yang membedakan diferensiasi sekolah itu kalau basisnya sekolah mestinya dasarnya adalah keunggulan sekolah yang sifatnya spesifik, misal sekolah seni, sekolah atlet, sekolah STEM, sekolah kewirausahaan, tapi sekolah rakyat ini tidak jelas," pungkasnya.