Tak Semua Guru Terima Kado Istimewa HUT ke-80 RI dari Pemerintah

Jakarta, NU Online

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan “kado istimewa” bagi para guru di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia.

Bantuan disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). "Kado istimewa” ini meliputi insentif untuk guru non-ASN, subsidi upah bagi pendidik nonformal (BSU), serta bantuan afirmasi pendidikan tinggi untuk guru PAUD dan SD.  

“Guru sebagai garda terdepan diharapkan meningkatkan kompetensi guna meningkatkan kualitas pembelajaran untuk kemajuan Pendidikan dan pembentukan karakter bangsa peradaban utama dan kejayaan bangsan dan negara,” kata Abdul Mu’t, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dikutip dari kanal Youtube Kemendikdasmen, Sabtu (9/8/2025).

Namun, di balik kabar baik itu, tak semua guru ikut merasakan kado dari Presiden Prabowo. Beberapa guru non-ASN dan belum tersertifikasi di daerah mengaku tidak menerima bantuan dalam momentum peringatan kemerdekaan kali ini. 

Salah satu guru non-ASN yang mengajar di jenjang pendidikan menegah atas, mengungkapkan bahwa dirinya sendiri tidak menerima bantuan atau insentif yang diberikan pemerintah pada momen HUT ke-80 RI.

"BSU saja saya tidak dapat, biasa (guru honorer dibawah Kemenag), seperti anak tiri. Sebenarnya kalau masih (mengajar) di SMP itu ya sudah PPPK sekarang," ujar Much Sinin guru honorer yang mengajar matematika di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama 01 Limpung Batang Jawa Tengah.

Ia merasa program tersebut tidak menyentuh guru honorer di bawah Kementerian Agama, meskipun mereka juga memiliki peran penting dalam proses pendidikan. Menurut Much Sinin, selama ini program sertifikasi maupun rekrutmen PPPK lebih cepat menyasar guru yang tercatat di bawah Kemendikdasmen, sedangkan guru madrasah prosesnya agak lama dari kesempatan tersebut.

Kondisi ini, lanjutnya, membuat banyak guru honorer di lingkungan Kemenag merasa seolah berada di luar lingkaran perhatian kebijakan pemerintah, meski mereka telah mengabdi bertahun-tahun dengan penghasilan yang terbatas.

Sementara itu, Hamam Nasrudin, Kepala SMK Al Sya'iriyah Limpung, Batang, Jawa Tengah menyebut di sekolahnya hanya satu guru yang menerima insentif tersebut.

“Di sekolah saya ada satu guru yang dapat insentif itu, namanya Bu Hesti. Syaratnya non-ASN, belum sertifikasi, ia sudah mengabdi 15 tahun. Kalau mengabdi di bawah itu belum bisa. Guru yang sudah PPG (Pendidikan Profesi Guru) juga tidak bisa,” jelas Hamam saat dihubungi NU Online, Sabtu (9/8/2025).

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti dalam acara peluncuran Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, 6 Agustus 2025 menyebut bantuan tersebut akan diberikan kepada 341.248 guru non-ASN yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan telah terverifikasi dengan data Dukcapil. Setiap penerima akan mendapatkan nominal sebesar Rp2,1 juta, yang merupakan akumulasi insentif Rp300 ribu per bulan untuk tujuh bulan dan akan dibayarkan sekaligus.

“Sebanyak 253.407 guru PAUD yang memenuhi persyaratan menerima sebesar 300 ribu untuk dua bulan dan akan diterimakan sekaligus,” katanya.