Soal Rohingya, Wapres Teringat Pulau Galang yang Tampung Pengungsi Vietnam

Depok, NU Online

Pengungsi Rohingya di Indonesia kian bertambah. Per Senin (4/12/2023) tercatat sebanyak 1.487 orang. Kehadiran mereka menuai penolakan dari masyarakat setempat, seperti di Aceh, Riau, dan Medan.

Menanggapi itu, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin teringat Pulau Galang di Kepulauan Riau yang menjadi tempat untuk menampung pengungsi dari Vietnam beberapa puluh tahun silam. Menurutnya, lokasi penempatan penting untuk dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh.

"Dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu," katanya dalam keterangan pers usai menghadiri Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Pembukaan Universitas Indonesia Industrial-Government Expo (UI I-Gov Expo) ke-3 2023, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa (5/12/2023).

Oleh karena itu, ia menegaskan memang diperlukan solusi-solusi yang pas bagi pengentasan persoalan pengungsi dan juga keamanan dan kenyamanan masyarakat. 

"Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah [solutif]," tutur Wapres.

Wapres juga mengingatkan, masalah pengungsi Rohingya sebagai masalah kemanusiaan yang mesti diatasi bersama.

"Mereka (pengungsi Rohingya), bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan, harus kita tanggulangi," tegasnya.

Atas dasar itu, Wapres mengungkapkan, pengungsi Rohingya tidak mungkin ditolak. Namun sebelum ditampung, jelasnya, pemerintah Indonesia tentu perlu menyiapkan berbagai antisipasi agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari bagi Indonesia, baik dari sisi negara ataupun masyarakat.

"Selama ini, kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat, dan kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai nanti terus lari, semua larinya ke Indonesia, ke sini. Itu menjadi beban," jelasnya.

Wapres mengemukakan, masalah serupa sebenarnya juga dihadapi oleh negara-negara di Eropa seperti Yunani, sehingga memang seyogianya ada pembahasan bersama di tingkat internasional, khususnya dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

"Kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab masalah pengungsian di PBB. Ini harus dilakukan pembahasan bersama," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Suaedy menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia perlu membuat perencanaan dan menghubungkan para pengungsi itu dengan UNHCR guna menemukan langkah solutif bagi para pengungsi Rohingya.

"Ya, ini kan soal solidaritas. Jadi pemerintah sebaiknya membuat semacam perencanaan, meskipun tidak harus menjadi warga negara, tetapi mereka mesti ditolonglah dan dihubungkan dengan UNHCR. Sebenarnya kan UNHCR siap untuk membantu, tetapi kan untuk itu ada proses. Jadi pemerintah harus membantu untuk proses tersebut," ujar Suaedy di Wisma Hijau, Depok, Jawa Barat, Jumat (24/11/2023) malam sebagaimana dilansir NU Online.