Nasional

PTM Terbatas, Wapres Minta Sekolah Evaluasi setiap Pekan

Rab, 8 September 2021 | 08:00 WIB

PTM Terbatas, Wapres Minta Sekolah Evaluasi setiap Pekan

Wapres RI KH Ma’ruf meninjau pelaksanaan PTM Terbatas di beberapa sekolah di Jakarta. (Foto: Humas Wapres)

Jakarta, NU Online
Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin meminta kepada pihak sekolah yang menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas agar dapat melakukan evaluasi setiap pekan, terutama mengenai protokol kesehatan (prokes) dan keamanan dari seluruh warga sekolah. 
 
Jika terdapat kasus terkonfirmasi positif atau berpotensi menyebabkan klaster Covid-19 baru dalam pelaksanaan PTM Terbatas itu, Wapres meminta agar pihak sekolah segera mengambil tindakan tegas demi keselamatan dan kenyamanan seluruh pihak. 
 
Ia menjelaskan, pelaksanaan PTM Terbatas, terutama di Jakarta, sangat dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19. Kalau situasi terus membaik dengan menurunnya level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) maka PTM Terbatas itu akan ditingkatkan secara bertahap. 
 
“Namun jika memburuk maka PTM terbatas akan dihentikan. Hal ini karena pemerintah lebih memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, para guru serta warga sekolah,” tutur Kiai Ma’ruf dalam konferensi pers usai meninjau pelaksanaan PTM Terbatas di beberapa sekolah di Jakarta, pada Rabu (8/9).
 
Lebih lanjut, Wapres berpesan agar sekolah yang menyelenggarakan PTM Terbatas tetap waspada dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan karena pandemi Covid-19 belum berakhir. 
 
“Saya minta semua warga sekolah untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan agar PTM terbatas ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan klaster penyebaran Covid-19,” katanya.
 

Kurangi dampak PJJ

Menurut Wapres, pelaksanaan PTM Terbatas ini merupakan sebuah ikhtiar untuk mengurangi dampak yang muncul akibat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui daring selama pandemi Covid-19 berlangsung. 
 
Beberapa di antara dampak PJJ itu adalah para peserta didik tidak dapat menyerap mata pelajaran dengan baik sehingga dikhawatirkan mengalami penurunan intelektual. Kemudian hubungan murid dan guru menjadi asing karena tidak pernah bertatap muka, terutama bagi peserta didik tingkat awal. Bahkan, kata Wapres, PJJ mengakibatkan banyak anak putus sekolah. 
 
“Pendidikan vokasi paling terdampak pandemi Covid-19, karena peserta didik di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) tidak dapat mengikuti praktik kerja atau magang di perusahaan secara optimal. Padahal magang merupakan faktor paling penting bagi pendidikan vokasi untuk menyiapkan sumberdaya manusia terampil dan ahli di bidangnya,” terang Kiai Ma’ruf.
 
Hari ini, beberapa sekolah yang dikunjungi Wapres adalah SD Tarakanita 5 Rawamangun, Jakarta Timur; SPK SMAK Penabur Kelapa Gading, Jakarta Utara; dan SMKN 19 Jakarta Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.
 
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengizinkan PTM Terbatas sejak 30 Agustus 2021 dan akan dievaluasi secara berkala. Perizinan itu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1026 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3 Covid-19 dan SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 883 Tahun 2021 tentang Penetapan Satuan Pendidikan yang Melaksanakan PTM Terbatas Pembelajaran Campuran Tahap 1 Pada Masa PPKM.
 
Sejak 30 Agustus 2021, terdapat 610 lembaga pendidikan di lima kota administrasi dan satu kabupaten di wilayah DKI Jakarta yang telah siap menyelenggarakan PTM Terbatas dari tingkat PAUD sampai SMA/SMK.
 
Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Syamsul Arifin