Petugas Desmigratif, Ujung Tombak Perlindungan Pekerja Migran

Jakarta, NU Online

Pemerintah terus melakukan peningkatan kemampuan dan  kapasitas para petugas Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran. Hal ini dibutuhkan  karena para petugas desmigratif bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam menyampaikan proses migrasi  untuk bekerja di luar negeri yang aman dan sesuai prosedur.

 
“Sebagai pusat bimbingan, penyuluhan dan konsultasi di desa, para petugas desmigratif  adalah ujung tombak pemerintah dalam melindungi pekerja migran dari proses migrasi yang beresiko tinggi," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri dalam acara penutupan Pengembangan Kapasitas Petugas Desa Migran Produktif Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (28/9).
 
Desmigratif merupakan program yang digagas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk melakukan koordinasi, pendekatan, dan penanganan secara langsung ke desa-desa kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program ini bertujuan untuk melindungi PMI dan keluarganya yang akan dan setelah bekerja dari luar negeri, melalui empat pilar utama yaitu pusat layanan migrasi, kegiatan usaha produktif, community parenting, dan pembentukan koperasi desmigratif.
 
Menaker Hanif mengatakan, peranan petugas desmigratif sangat dibutuhkan untuk menghindarkan calon pekerja migran dan keluarganya dari proses migrasi yang unprosedural, berisiko tinggi, dan perdagangan orang (human trafficking).
 
"Bekerja di dalam negeri atau bekerja ke luar negeri, itu adalah pilihan. Tetapi pemerintah perlu memastikan, apapun yang dipilih rakyat itu bisa dilakukan secara aman, bisa dilakukan sesuai peraturan yang ada. Sehingga, terhindar dari migrasi yang tidak aman atau berisiko tinggi," kata Hanif.
 
Di hadapan 259 orang perwakilan petugas Desmigratif se-Indonesia, Hanif  juga mengingatkan, masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri harus siap 3 hal. Siap mental, siap bahasa, dan siap keterampilan.
 
Siap secara mental, berarti calon pekerja migran harus siap secara fisik maupun secara psikis. “Karena migrasi itu tentu saja akan mempengaruhi banyak hal yang berubah dalam kehidupan,” katanya.
 
Untuk mendukung kesiapan secara mental, calon pekerja migran juga harus siap secara bahasa. Oleh karenanya, Hanif berujar pemerintah sedang merintis Balai Latihan Kerja (BLK) yang dilengkapi dengan workshop bahasa di berbagai daerah. “Sehingga nanti bisa diakses siapa saja. Baik calon pekerja di dalam negeri, maupun calon pekerja migran yang hendak bekerja ke luar negeri,” ujarnya.
 
Sedangkan siap dari sisi keterampilan/kompetensi akan menempatkan pekerja migran pada pekerjaan di sektor yang lebih aman dan lebih baik dari sisi jabatan. “Kalau skill-nya bagus tentu level pekerjaannya akan bagus. Kalau level pekerjaannya bagus, maka pendapatannya akan bagus. Jika pendapatan bagus, maka kesejahteraan keluarganya akan meningkat,” pungkasnya.
 
Program Desmigratif diluncurkan pada tahun 2016 dengan melibatkan 2 desa sebagai percontohan. Pada tahun 2017, Desa Desmigratif berjumlah 122 desa. Pada tahun 2018, lokasi program Desmigratif ditambah 130 Desa yang tersebar di 65 kabupaten/kota. Sehingga, lokasi desmigratif saat ini berjumlah 252 desa. (Red: Kendi Setiawan)