Perguruan Tinggi NU dan KPK Bahas Program Pendidikan Anti-Korupsi
NU Online · Jumat, 11 Agustus 2017 | 10:27 WIB
Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas program pendidikan anti-korupsi di lantai 5 Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (11/8) siang.
Menurut Sekretaris LPTNU Lukmanul Khakim, salah satu yang dibahas pada pertemuan pertama ini adalah agenda untuk memberikan pendidikan anti-korupsi bagi seluruh civitas akademika yang bernaung di bawah lembaga pendidikan tinggi NU.
"Jadi agenda ke depan, pendidikan anti-korupsi akan kita tanamkan, baik itu melalui kurikulum maupun nanti ada beberapa tema yang sifatnya bisa disampaikan melalui pelatihan, ada games (juga)," katanya.
Menurutnya, program pendidikan anti-korupsi ini sangat penting untuk mahasiswa sebagai kawah candra di muka. "Pengkaderan bagi pemimpin-pemimpin republik ini mulainya dari kampus," katanya.
Mahasiswa yang akan keluar dari kampus dibekali terlebih dulu agar memiliki mental yang kuat dan berintegeritas. Dengan adanya program pendidikan anti-korupsi, mahasiswa selain mendapatkan kompetensi yang didapat dari kampus juga mendapatkan integritas. Hal itu juga diharapkan bisa diterapkan ke berbagai profesi yang digelutinya usai lulus kuliah.
"Ketika mereka nanti keluar dan sudah mendapatkan pendidikan anti-korupsi ini, harapan kami, integritas itu terus dijaga. Jadi perpaduan antara kualitas dan integritas melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang kuat, yang maju dan berintegeritas," terangnya.
Setelah pertemuan ini, menurutnya, akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas teknis program kerja sama pendidikan anti-korupsi ini. (Husni Sahal/Alhafiz K)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
3
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
6
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
Terkini
Lihat Semua