Pemerintah Diminta Libatkan Tokoh Agama Lebih Intens dalam Penanganan Covid-19  

Jakarta, NU Online

 

Wabah Covid-19 masih menjadi momok di Indonesia. Menurut catatan Pemerintah per hari Rabu (17/6), terdapat penambahan kasus positif mencapai 1.031 orang, sehingga total kejadian positif mencapai 41.431. Sementara itu pasien sembuh menjadi 16.243 setelah ada penambahan sebanyak 540 orang dan kasus meninggal menjadi 2.276 dengan penambahan 45 orang.

 

Dalam kondisi terjadinya peningkatan jumlah penderita seperti itu, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang kuat menjadi kunci sukses untuk mengalahkan Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah diminta melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama secara lebih intens.

 

“Dengan peran para tokoh agama, masyarakat diharapkan bisa paham dan mematuhi aturan demi memberantas Covid-19,” ujar Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail di Jakarta beberapa waktu lalu. 

 

Menurutnya, tanpa peran aktif tokoh masyarakat dalam mengimbau anggotanya, pemerintah diprediksi akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan pandemi ini. Artinya, keterlibatan tokoh agama, menurut Satori, dapat meringankan tugas pemerintah dalam membentuk pemahaman komunal untuk berperilaku sesuai protokol kesehatan yang dibuat pemerintah seperti menjaga jarak dan menggunakan masker.

 

Dalam kondisi masyarakat yang telah menyadari pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti itu, ia mengatakan, bangsa Indonesia akan lebih leluasa dalam menjalankan kehidupan normal baru atau New Normal secara lebih baik.

 

“Saya kira kalau New Normal diterapkan, setiap orang harus memperhatikan aspek kesehatan. Dan dalam kebijakan New Normal setelah PSBB ini pemerintah wajib memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar meskipun New Normal sudah diterapkan, masyarakat aman dari virus Corona,” ujarnya.

 

Ia mengaku juga menyadari urgensi penerapan kehidupan normal baru yang salah satunya untuk menjalankan roda ekonomi, sehingga perekonomian bisa segera pulih seperti sedia kala. Sebab sebaliknya, jika kehidupan tidak segera berjalan maka akan berdampak pada masalah ekonomi dan sosial yang lebih luas, seperti gangguan kriminalitas, dan gejolak sosial lainnya.

 

Menurutnya, kebijakan yang mengatur kehidupan normal baru ini memerlukan sosialisasi yang serempak dari pemerintah pusat sampai daerah, sehingga pemahaman masyarakat bisa paham dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik.

 

Dengan adanya sosialisasi dari pemerintah pusat hingga daerah, masyarakat diharapkan tidak lagi takut berlebihan sehingga tidak mau keluar rumah untuk menjalankan aktifitas perekonomian. Namun di sisi yang lain, ia juga berharap agar warga tidak terlalu berani sehingga bersikap ceroboh dalam menghadapi virus ini, misalnya dengan keluar rumah tidak memakai masker.

 

Editor: Ahmad Rozali