Nasional
PBNU Prihatin Merebaknya Informasi Bohong Terkait Virus Corona
NU Online · Rabu, 12 Februari 2020 | 04:30 WIB
Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menyatakan wabah virus corona sebagai darurat kesehatan global. (Foto: Getty Images)
Abdul Rahman Ahdori
Kontributor
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dokter Syahrizal Syarif menilai pemerintah tidak melakukan langkah-langkah yang tepat terkait kesiapsiagaan penanganan virus Corona di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan masih ditemukannya kabar bohong yang menyebar di masyarakat dan menyebabkan terjadinya keresahan yang berlebihan.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dokter Syahrizal Syarif menilai pemerintah tidak melakukan langkah-langkah yang tepat terkait kesiapsiagaan penanganan virus Corona di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan masih ditemukannya kabar bohong yang menyebar di masyarakat dan menyebabkan terjadinya keresahan yang berlebihan.
Bahkan pernyataan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat jauh berbeda ketika menyampaikan informasinya di media massa. Karena itu, pemerintah harus membentuk media center sebagai pusat informasi yang khusus melaporkan perkembangan virus Corona di Indonesia.
Masalah itu, lanjut dia, tidak boleh disepelekan mengingat virus tersebut bisa menyebar kepada siapapun. Bahkan beberapa negara tetangga sudah mengalaminya seperti Jepang dan Singapura.
“Sampai hari ini saya terus terang sejak awal merebaknya virus Corona di China dan menyebar ke Asia, Eropa ke Afrika sedikit saya bilang begini, harusnya pemerintah justru mendampingi masyarakat cara mendampinginya harus ada media center. Setiap hari harus melaporkan perkembangan sambil menjawab hoaks. Itu yang mestinya dilakukan pemerintah,” katanya saat menjadi narasumber kegiatan Gelar Wicara yang diselenggarakan Lembaga Kesehatan NU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).
Dokter Syahrizal menyayangkan tidak adanya laporan dari pemerintah mengenai kasus warga asing atau warga Indonesia yang diduga terkena virus Corona secara rinci disertakan dengan data yang akurat.
Seharusnya, Kementerian Kesehatan RI mengambil alih seluruh penanganan dan menyampaikan informasi hanya dari satu pintu sehingga penangannanya berjalan secara optimal. Tujuannya, agar ketika ada orang yang terkena virus Corona, dilakukan penanganan khsusus oleh pemerintah misalnya tempat khusus, alatnya khsus dan tim medis yang khusus.
“Dua hari yang lalu ada 62 kasus sasmen, 59 negatif. Lalu 3 lagi dipanding. Yang kita mau bukan hanya melaporkan tetapi ada media center, ada media yang menjelaskan. Coba anda perhatikan di Kominfo ada 54 berita hoaks, dan 44 persen dari berita haoks itu tekait perawatan berita (pasien terduga virus Corona) di rumah sakit,” tuturnya.
Pewarta: Abdul Rahman Ahdori
Editor: Ibnu Nawawi
Editor: Ibnu Nawawi
Terpopuler
1
Jadwal Puasa Sunnah Sepanjang Bulan September 2025
2
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pidato Prabowo Tak Singgung Ketidakadilan Sosial dan Kebrutalan Aparat
3
DPR Jelaskan Alasan RUU Perampasan Aset Masih Perlu Dibahas, Kapan Disahkan?
4
Khutbah Jumat: Maulid Nabi dan 4 Sifat Teladan Rasulullah bagi Para Pemimpin
5
Prof. Moh. Koesnoe, Cendekiawan NU Kaliber Dunia: Ahli Hukum Adat dan Pendidikan
6
Prabowo Sebut Polisi yang Langgar Hukum dalam Penanganan Demo Akan Ditindak
Terkini
Lihat Semua
