Nasional
PBNU Minta UU Jaminan Produk Halal Direvisi Total karena Masalah Mendasar
Ahad, 1 Desember 2019 | 03:00 WIB
Ilustrasi
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan rekomendasi kepada pembuat undang-undang untuk melakukan revisi menyeluruh terhadap UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). PBNU menilai regulasi terkait jaminan produk halal bertentangan dengan kaidah hukum dan konteks sosial di Indonesia.
PBNU melayangkan surat rekomendasinya kepada Ketua DPR RI yang juga ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua Komisi VIII DPR RI, Badan Legislasi DPR RI, dan arsip.
PBNU menyoroti UU Tentang JPH dari segi sosiologis. Menurut PBNU, masyarakat Indonesia mayoritas Muslim. Mayoritas produsen di Indonesia juga Muslim sehingga kebutuhan terhadap UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH tidak mendesak.
Kondisi ini berbeda dengan negara-negara lain di mana masyarakat Muslim merupakan penduduk minoritas yang perlu dilindungi oleh negara melalui regulasi dari segi konsumsi makanan haram. Oleh karena itu produk dari regulasi ini salah satunya adalah jaminan halal (sertifikat halal).
Oleh karena itu, PBNU menilai dalam konteks sosioligis di Indonesia, yang seharusnya disertifikasi adalah produk-produk yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Dalam kaitan ini PBNU merekomendasikan agar lembaga yang ada seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan Standar Nasional Indonesia diperkuat.
"PBNU menilai bahwa UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH bermasalah secara filososis. Undang-undang ini bertentangan dengan kaidah dasar hukum, yakni al-ashlu fil asyya’i al-ibahah illa an yadullad dalilu ‘ala tahrimiha (pada dasarnya semua dibolehkan atau halal kecuali terdapat dalil yang mengharamkan)," kata Sekretaris LBM PBNU KH Sarmidi Husna di Jakarta, Ahad (1/12) pagi.
Rekomendasi revisi total atas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH didasarkan pada serangkaian kajian terbatas, seminar secara ekstensif, dan munazharah, bahtsul masail dalam Rapat Pleno PBNU pada tanggal 20-22 September 2019 di PP Al-Muhajirin Purwakarta terkait 'UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal'.
Pewarta: Alhafiz Kurniawan
Editor: Kendi Setiawan
Terpopuler
1
Apa Itu Dissenting Opinion dan Siapa Saja Hakim yang Pernah Melakukannya?
2
Khutbah Jumat: Inspirasi Al-Fatihah untuk Bekal Berhaji ke Baitullah
3
Harlah Ke-74: Ini Asas, Tujuan, dan Lirik Mars Fatayat NU
4
Kajian Lengkap Kriteria Miskin bagi Pekerja dalam Bab Zakat
5
3 Hakim Nyatakan Dissenting Opinion, Paslon 01 dan 03 Terima Putusan MK
6
Kasus DBD Melonjak, Berikut Cara Pencegahannya Menurut Dokter
Terkini
Lihat Semua
