P3M Gelar Halaqah bersama Pengasuh Pesantren, Bahas Fiqih Siyasah dan Etika Politik

Jakarta, NU Online

Pemilu 2024 akan segera digelar beberapa bulan lagi. Sebagai lembaga Islam tertua di Indonesia, pesantren memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakat. Dalam perhelatan Pemilu yang akan datang, para pengasuh dan kiai perlu lebih mengedepankan sosok sebagai teladan kesadaran dalam etika berpolitik untuk mencegah politisasi agama, politik identitas dan ujaran kebencian yang berpotensi bisa memicu konflik sosial.

Pengalaman praktik politik identitas dan politisasi agama dalam pemilu sebelumnya sangat berbahaya. Hal ini dapat memecah belah kerukunan umat beragama dan antar golongan. Pesantren sebagai pusat pengembangan nilai-nilai toleransi dan kearifan lokal dituntut untuk menampilkan etika politik yang santun, bijak dan humanis.

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) KH Sarmidi Husna menyampaikan bahwa Pesantren merupakan basis sosial-keagamaan yang sangat kuat di masyarakat Indonesia. Kharisma dan otoritas kiai masih dihormati oleh sebagian besar umat Islam Indonesia.

Oleh karena itu, dukungan kiai terhadap calon atau partai tertentu kerap dimanfaatkan dalam pemilu. Namun, imparsialitas kiai penting untuk menjaga kredibilitas dan wibawa pesantren itu sendiri. Hal ini mengingat ancaman polarisasi dan primordialisme yang tajam. 

“Pasalnya, Indonesia tengah menghadapi ancaman polarisasi dan primordialisme yang cukup tajam. Politik identitas, politisasi agama dan ujaran kebencian meningkat tajam di media social,” kata Kiai Sarmidi pada Jumat (15/8/2023) di Jakarta.

Di sinilah, menurutnya, pesantren dan kiai dapat berperan sebagai kekuatan moderat yang meredam konflik dan mengedepankan persatuan bangsa. Sikap netral kiai akan memperkuat demokrasi sehat yang toleran terhadap perbedaan.

“Melalui pendekatan keagamaan dan kebangsaan, para kiai diharapkan dapat meredam potensi konflik sosial dan menjaga keutuhan NKRI menjelang dan paska Pemilu 2024,” tambah Katib Syuriyah PBNU itu.

Dengan demikian, pesantren dapat memainkan peran vital dalam menjaga stabilitas nasional di tengah gejolak politik yang semakin memanas.

Oleh karena itu, ia menegaskna bahwa sudah saatnya Pesantren dan kiai perlu mengedepankan etika politik luhur demi mewujudkan demokrasi yang sehat dan mensejahterakan rakyat.

“Dengan kebijakan perpajakan serta etika politik yang adil dan bijaksana, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang maju, mandiri dan Sejahtera,” pungkas Sarmidi Husna.

Secara lebih jauh, (P3M) akan membahas lebih dalam bersama para pengasuh pesantren dalam Halaqah Nasional Pengasuh Pondok Pesantren yang bakal dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat pada 22-24 September 2023.

“Untuk merespon persoalan pesantren dan kondisi sosial politik kontemporer, kami akan menyelenggarakan kegiatan Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta Jawa Barat pada tanggal 22-24 September, yang akan dihadiri oleh sekitar 1000 pengasuh pesantren dari berbagai daerah seluruh Indonesia”, tutur Nyai Ifa Faizah, mewakili panitia dari pesantren al-Muhajirin Purwakarta.

Acara ini juga mengundang/akan dihadiri oleh tokoh nasional, di antaranya Presiden RI, Menkopolhukam Mahfud MD dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Kapolri, dan lain-lain.

Pada halaqah nasional tersebut akan dibahas permasalahan terkait kemandirian pesantren, di antaranya inkubasi bisnis pesantren dan keadilan pajak bagi pesantren, dan pengembangan wawasan kebangsaan melalui kurikulum pesantren.